Sabtu, 16 Maret 2024

Ditanya Soal Harga Beras di Kalsel, Habib Aboe Harap Harga Kembali Normal


Banjarmasin (13/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi ditanya oleh masyarakat mengenai harga beras yang tinggi saat melaksanakan sosialisasi empat Pilar MPR RI di Banjarbaru , Kalimantan Selatan (12/03).

“Soal penyebabnya kita perlu telusuri dan perdalam lagi, yang jelas menyambut Ramadhan keperluan sembako, apalagi beras pastilah naik. Apalagi nanti juga ada keperluan untuk bayar zakat,” terang Sekretaris Jendral DPP PKS.

Aleg PKS Tegaskan Penentuan Otoritas Kawasan Aglomerasi pada RUU DKJ Harusnya Ditetapkan Presiden Mendatang


Jakarta (13/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa penentuan kepala otoritas Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh Presiden yang terpilih periode 2024-2029 mendatang.

Sebab, menurutnya, tidak etis jika presiden terpilih nantinya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya.

Mardani mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai otoritas yang berwenang mengelola otonomi Papua, termasuk mengelola perekonomian syariah. Sehingga, Presiden Jokowi memiliki otoritas untuk menunjuk siapa yang akan mendapat tugas khusus tersebut.

Ledia Hanifa Ajak Masyarakat di Dapil Hadapi Tantangan Bangsa dengan Bekal 4 Pilar MPR RI


Bandung (13/03) — Anggota DPR RI sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah kembali menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dihadapan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Cidadap dan Regol di Hotel Newton, Kota Bandung (07/03/2024).

Dalam paparannya Ledia Hanifa mengingatkan tentang tantangan kebangsaan yang meliputi tantangan internal dan eksternal.

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Komisi XI FPKS: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusua




Jakarta (03/03) — Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.

“Ruang fiskal dan penerimaan kita tidak cukup kuat untuk menopang banyak ambisi dan proyek mercusuar,” kata Anis kepada Tempo, dikutip Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurut Anis, semestinya pemerintah tidak melanjutkan belanja-belanja yang tidak produktif. Misalnya, proyek ambisius yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan sudah bermasalah sejak dalam perencanaan.

Aturan Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla Bertolak Belakang dengan Prinsip Toleransi


Jakarta (11/03) — Anggota DPR RI Komisi 8 dari Fraksi PKS Surahman Hidayat menyesalkan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyoal kembali Surat Edaran (SE) Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, yang isinya merupakan pembatasan penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala.

Menurut Surahman yang merupakan politisi senior pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama saat kaum Muslimin menyambut datangnya bulan Ramadhan.

Jumat, 15 Maret 2024

Unggul di DPR dan DPRD, PKS Jakarta : Alhamdulillah, Terima Kasih Warga Jakarta


Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta unggul dalam perolehan suara pada Pemilu 2024 untuk DPR dan DPRD dan ini mengulang sejarah pada Pemilu 2004. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Selasa (12/3/2024) di Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menjelaskan, informasi tersebut didapat Sabtu (9/3/2024) dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi dengan form Model D. Hasil Prov-DPR dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.

Sabtu, 09 Maret 2024

Soal Pengeras Suara di Ramadhan, Fraksi PKS : Menag Gagal Fokus! Jangan Usik Toleransi yang Sudah Baik


Jakarta (08/03) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyoal kembali Surat Edaran (SE) Menteri Agama yang terbit 18 Februari 2022 soal aturan pengeras suara dalam menyambut ramadhan tahun ini.

Menurutnya, bukannya memotivasi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci, fokus Menang kepada SE tersebut justru mengusik toleransi yang sudah baik selama ini khususnya dalam menyemarakkan bulan suci ramadhan.