Jakarta (15/03) — Aktivitas perdagangan di perbatasan meningkat setelah BNPP RI memfasilitasi ekspor 530 kilogram ikan konsumtif senilai 85 juta rupiah dari Kapuas Hulu ke Sarawak melalui PLBN Badau.
Komoditas yang diekspor meliputi jenis ikan betutu, jelawat, kelabau, patin, tapah, dan tengalan yang telah lolos pemeriksaan karantina kesehatan. Total nilai ekspor perikanan melalui PLBN Badau mencapai 907 juta rupiah sepanjang awal tahun 2026.
Ke depan, pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi produk ekspor ke komoditas unggulan lainnya guna menjadikan kawasan perbatasan sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan dan beranda terdepan negara yang berdaya saing (01/03/2026).
Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan menilai positif meningkatnya aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan setelah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi ekspor komoditas perikanan dari wilayah perbatasan Indonesia ke Malaysia.
Langkah ini menunjukkan bahwa kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara serius dan terintegrasi.
“Peningkatan aktivitas perdagangan melalui PLBN Badau merupakan sinyal positif bahwa kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai titik pengamanan wilayah negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini mencatat bahwa total nilai ekspor komoditas perikanan melalui PLBN Badau telah mencapai sekitar Rp907 juta sepanjang awal tahun 2026.
Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas di kawasan tersebut mulai bergerak lebih dinamis dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberhasilan ini perlu terus didorong dengan memperluas jenis komoditas ekspor dari daerah perbatasan sehingga potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Ke depan, kita mendukung rencana pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi produk ekspor ke berbagai komoditas unggulan lainnya dari daerah perbatasan. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II menjelaskan bahwa penguatan aktivitas perdagangan lintas batas juga sejalan dengan visi pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara yang tidak hanya kuat secara kedaulatan wilayah, tetapi juga berdaya saing secara ekonomi.
“Kawasan perbatasan harus menjadi wajah kemajuan Indonesia. Ketika ekonomi di wilayah perbatasan tumbuh dan masyarakatnya sejahtera, maka perbatasan benar-benar menjadi beranda terdepan negara yang kuat dan berdaya saing,” demikian tutup Kang Aher.
Sumber :