Hendry Munief: Konektivitas Antarpulau Jadi Isu Penting dalam RUU Daerah Kepulauan

Ternate (01/10) — Konektivitas antarpulau menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Efeknya sangat besar jika faktor ini tidak terpenuhi.

Hendry Munief: RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

SERANG — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya perubahan orientasi dalam pengelolaan kawasan industri. Keberhasilan kawasan industri tidak cukup hanya diukur dari luas lahan, jumlah bangunan, atau jumlah perusahaan yang berada di dalamnya, tetapi harus dilihat dari produktivitas dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Hendry Munief Dorong Hilirisasi Kopi, Nilai Tambah Harus Diperbesar: Petani dan Pengusaha harus Untung

SEMARANG – Anggota DPR RI Hendry Munief MBA mendorong penguatan industri pengolahan kopi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen biji kopi, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Hendry Munief: Pemerintah Perlu Mereformasi Pengelolaan Dana KUR, dari Target Penyaluran ke Kualitas Pembiayaan

Depok (11/09) — Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong reformasi pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar program pembiayaan tersebut tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang tersalurkan, tetapi dari dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.

Hendry Munief Dorong RUU Daerah Kepulauan Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

BANGKA BELITUNG — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, M.B.A., mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Selain Bantu UMKM, Hendry Munief Dorong Pelaku Industri Kembangkan Industri Halal

TANGERANG — Saat kunjungan ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, menghasilkan sejumlah catatan penting dari Anggota Komisi VII DPR RI H. Hendry Munief, M.B.A. Kunjungan lapangan yang berlangsung 24–26 Agustus 2026 tersebut dilakukan untuk menggali kondisi nyata kawasan industri sekaligus mendapatkan masukan bagi penyempurnaan RUU Kawasan Industri.

Wawako Pekanbaru Temui Hendry Munief di DPR RI, Minta Perjuangkan Hibah Aset Pemerintah Pusat

JAKARTA — Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bertemu dengan Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief MBA di Gedung DPR RI, Jakarta. 

Pertemuan tersebut membahas permohonan hibah sejumlah aset milik pemerintah pusat yang berada di Kota Pekanbaru agar dapat menjadi barang milik daerah dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Hendry Munief Soroti UMKM Bersertifikat SNI di Bawah 1 Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan

MATARAM – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, menyoroti masih rendahnya jumlah produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan data yang ada UMKM yang sudah bersertifikat SNI belum mencapai 1 persen.

Hendry Munief Minta Pengusaha Perhatikan Buffer Zone Kawasan Industri demi Keseimbangan Semua Aspek

Pekanbaru – Anggota Panitia Kerja (Panja) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menegaskan pentingnya perusahaan industri memperhatikan keberadaan zona penyangga (buffer zone) dalam pengembangan kawasan industri. 

Hal ini disampaikan pada Kamis (30/7/2026) menyusul banyaknya masukan dari masyarakat terkait kawasan industri yang belum memperhatikan buffer zone secara optimal. Hendry mengungkapkan bahwa buffer zone merupakan elemen krusial dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dengan lingkungan hidup serta kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Hendry Munief Dorong Penguatan Mindset Bisnis dalam Pelatihan Digital Marketing BMIWI Riau

Pekanbaru – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA menggelar pelatihan digital marketing bagi pengurus dan anggota organisasi yang tergabung dalam Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) Riau.

Ribuan Warga Meranti Bekerja di Malaysia, Hendry Munief Dorong Solusi dari Kemenhan dan KKP RI

JAKARTA, Senin (13/7/2026) – Persoalan kesejahteraan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. 

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief MBA, mengungkap fakta memprihatinkan yaitu ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja tanpa visa kerja ke Malaysia akibat keterbatasan ekonomi di daerahnya.

Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau dan Dorong Anggaran Afirmatif

Jakarta – Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief MBA ditunjuk sebagai anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (30/6/2026) beliau menyampaikan sejumlah gagasan agar DPR RI melahirkan regulasi yang berpihak kepada daerah terpencil khususnya daerah kepulauan.

Jelang Penetapan RAPBN 2027, Hendry Munief Sinkronisasi Program dengan Dispar dan Disperindag Riau

Pekanbaru – Jelang penetapan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027, anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief MBA menyambangi para mitra. Seperti pada hari Selasa (23/6/2026) beliau menyambangi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Hendry Munief Dorong Penguatan Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau

H. Hendry Munief, MBA

JAKARTA, 9 Juni 2026 – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong kemajuan industri film nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Riau.

Rapat dengan Menteri Ekraf, Anggota DPR Hendry Munief Soroti Dampak Nyata 76 MoU Bagi Pelaku Kreatif

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, mengapresiasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Hendry Munief: SNI Bukan Sekadar Sertifikasi, Melainkan Instrumen Kedaulatan Negara

Bandung (27/05) — Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) menegaskan pentingnya menjadikan SNI sebagai instrumen kedaulatan negara, bukan sekadar sertifikasi administratif.

Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM 2025, Penyaluran KUR Capai 94,4 Persen

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025, khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 94,4 persen. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR RI pada Senin (18/5/2026).

Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia 2026, Hendry Munief Berikan Catatan Khusus

H. Hendry Munief, MBA

Jakarta — Menjelang penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026, anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, menyampaikan tujuh catatan strategis kepada lembaga penyiaran publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar bersama manajemen TVRI, RRI, dan Antara pada Rabu (14/5/2026) di Gedung DPR RI.

Hendry Munief dan Kemenpar Gelar Bimtek Promosi Wisata di Rohil: Latih Gen Z Manfaatkan Media Sosial

Rokan Hilir – Upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis digital di Kabupaten Rokan Hilir terus ditingkatkan. Salah satunya dilakukan oleh anggota DPR RI Hendry Munief MBA melalui mitranya di Komisi VII yaitu Kementerian Pariwisata.

Perkuat Kemandirian Ekonomi Wilayah, Hendry Munief Dorong Sinergi Bisnis antar Provinsi di Sumatera

Lampung – Pertumbuhan ekonomi semua provinsi di Pulau Sumatera terus memperlihatkan geliat positif. Dengan segala kelebihannya, itu memberi peluang sinergi dan kolaborasi bisnis antar wilayah.

Hal tersebut disampaikan Hendry Munief saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama sejumlah mitra kementerian Komisi VII pada Kamis (23/4/2026). Dari Provinsi Lampung tampak hadir Gubernur, Forkopimda dan sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten/kota.