Jakarta (06/02) — Wakil ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengapresiasi keberhasilan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI dalam mengamankan penyelundupan berisi tekstil ilegal dalam bentuk balpres dengan total 1.200 koli oleh Kapal Motor Penyeberangan (KMP) FRD 5 di perairan Patimban, Subang, Jawa Barat.
“Jelas penyelundupan tekstil ilegal balpres dengan total 1.200 koli ini sangat merugikan industri tekstil dalam negeri, karena tekstil legal dalam negeri akan kalah bersaing dengan penjualan tekstil ilegal.Selain itu, penyelundupan barang ilegal terbebas dari pembayaran pajak, tentu sangat merugikan perekonomian negara,” tegas Kang Aher dalam wawancara dengan awak media.
Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2024-2029 Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini mendorong Bakamla RI melakukan peningkatan koordinasi dan patroli di laut guna memastikan keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia tetap terjaga.
Selain itu, Komisi I DPR RI mendukung upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal.
“Kita dorong Bakamla RI melakukan peningkatan koordinasi dan patroli di laut guna memastikan keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia agar tetap terjaga.Disamping itu, kita minta Bakamla RI melakukan upaya penegakan hukum di wilayah perairan guna mencegah masuknya barang-barang ilegal,” ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.
Oleh karena itu, Ketua Panitia Kerja (PANJA) Keamanan Laut Komisi I DPR RI ini merekomendasikan ke depan sebaiknya Bakamla RI perlu meningkatkan frekuensi patroli di jalur-jalur rawan penyelundupan, terutama di sekitar pelabuhan kecil dan perairan yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal, agar tidak terus berulang penyelundupan barang ilegal.
Selain itu, imbuhnya, Bakamla RI memperkuat sinergi dengan TNI AL, Polairud, Bea Cukai, dan instansi terkait untuk mencegah penyelundupan barang ilegal.
“Sebaiknya ke depan BAKAMLA perlu meningkatkan frekuensi patroli di jalur-jalur rawan penyelundupan, terutama di sekitar pelabuhan kecil dan perairan yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal.Selain itu, Bakamla perlu memperkuat sinergi dengan TNI AL, Polairud, Bea Cukai, dan instansi terkait untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Komisi I DPR RI mendorong dan dukungan anggaran tambahan bagi BAKAMLA RI agar dapat meningkatkan armada dan peralatan pengawasannya.” Demikian tutup kang Aher mengakhiri wawancaranya.
Sumber :
