 |
Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati. |
JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, menegaskan komitmen PKS memperjuangkan nasib lulusan sarjana pendidikan agar tetap menjadi pilar pembangunan bangsa, bukan menambah angka pengangguran terdidik.
Ia menilai pemerintah perlu memperluas formasi guru, baik PPPK maupun ASN, sehingga jutaan lulusan pendidikan dapat mengabdi sesuai bidangnya.
“Ini tantangan kita semua, bagaimana lulusan sarjana pendidikan bisa terserap ke lapangan pekerjaan, khususnya profesi guru,” ujar Kurniasih, di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Statistik Pendidikan Tinggi 2020 mencatat, sarjana pendidikan mencapai 21,84% dari total 1,5 juta lulusan perguruan tinggi. Jika tren linier, maka pada 2025 jumlahnya bisa menembus 2 juta. Namun, moratorium perekrutan guru ASN beberapa tahun terakhir memperparah persoalan.
Berdasarkan data Dapodik 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri mencapai 2.268.716 orang, sementara yang tersedia baru 1.320.771. Artinya ada kekurangan 1.002.616 guru ASN.
“Kesempatan menjadi mengecil karena moratorium, padahal formasi guru ASN di sekolah negeri masih kekurangan,” jelasnya.
Karena itu, Kurniasih meminta pemerintah membuka formasi guru PPPK dan memperhatikan wilayah 3T. Pemerintah juga diminta memberi insentif tambahan bagi guru yang bertugas di daerah tersebut.
“Konsentrasi guru kita masih di Pulau Jawa, hampir 41 persen. Artinya perlu ada pemerataan guru ke wilayah lain,” lanjut Anggota Komisi X DPR RI ini. Selain itu, ia mendorong alumni sarjana pendidikan mengambil peluang di sektor ekonomi kreatif berbasis pendidikan maupun bidang pekerjaan lain di luar profesi guru. (MF)
