Jakarta (19/03) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meluncurkan program BNPP Menyala di IPDN Kampus Kalimantan Barat untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan kawasan perbatasan negara secara utuh.
Sekretaris BNPP, Komjen Makhruzi Rahman (04/03/2026), menekankan pentingnya peran calon aparatur negara dalam menjaga nasionalisme masyarakat perbatasan melalui pelayanan yang humanis dan solutif.
Program ini akan dilaksanakan di delapan provinsi perbatasan untuk membangun sinergi antara lembaga pendidikan dan pengelola perbatasan demi menjaga kedaulatan NKRI.
Mengomentari hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang meluncurkan program BNPP Menyala di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat.
Program ini bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda, khususnya calon aparatur negara, mengenai pengelolaan kawasan perbatasan secara komprehensif. Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis tidak hanya dari sisi kedaulatan wilayah, tetapi juga dalam memperkuat identitas dan nasionalisme masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
“Program BNPP Menyala merupakan langkah yang sangat positif karena membekali generasi muda, khususnya calon aparatur negara, dengan pemahaman yang utuh tentang pengelolaan kawasan perbatasan.
Ini penting agar mereka memiliki perspektif kebangsaan yang kuat dalam menjalankan tugas di masa depan,” ujar Ahmad Heryawan saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa BNPP harus menekankan bahwa calon aparatur negara memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat rasa nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan.
Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang humanis, responsif, dan solutif, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata. Pendekatan pelayanan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara sekaligus memperkokoh persatuan di wilayah perbatasan.
“Di kawasan perbatasan, aparatur negara bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi representasi kehadiran negara. Karena itu, pelayanan yang humanis dan solutif menjadi sangat penting,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II menjelaskan bahwa program BNPP Menyala direncanakan akan dilaksanakan di delapan provinsi perbatasan di Indonesia.
Melalui program ini, BNPP berupaya membangun sinergi antara lembaga pendidikan dengan institusi pengelola kawasan perbatasan agar tercipta pemahaman yang lebih kuat mengenai pengelolaan wilayah terluar negara.
Program ini dapat melahirkan generasi aparatur yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah serta mampu mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang lebih maju dan sejahtera.
“Sinergi antara lembaga pendidikan dan institusi pengelola perbatasan sangat penting agar lahir aparatur yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, sekaligus mampu mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” demikian tutup Ahmad Heryawan.
Sumber :
