Siap Gelar Kembara 2026, PKS Sulawesi Selatan Perkuat Ketahanan Kader dan Semangat Bela Negara

Kembara Tahun 2024 di Kab. Takalar /karda.pks.id

Sulsel.pks.id-MAKASSAR. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Prov Sulawesi Selatansiap menggelar Kemah Bela Negara (Kembara) pada 25–27 September 2026 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Hendry Munief: Konektivitas Antarpulau Jadi Isu Penting dalam RUU Daerah Kepulauan

Ternate (01/10) — Konektivitas antarpulau menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Efeknya sangat besar jika faktor ini tidak terpenuhi.

Legislator PKS: UU Agraria Harus Menjamin Tanah Untuk Petani Aman

JAKARTA — Hari ini menjadi sejarah bagi pengaturan dan politik tanah Indonesia. Pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR setelah pembahasan panjang di Baleg dan Panja PRA dengan partisipasi penuh berupa masukan, saran, dan kritik. UU ini akan menjadi tonggak sejarah bagi redistribusi tanah bagi rakyat.

Soroti Ancaman Kekeringan, Legislator PKS Serukan Konservasi Lingkungan

JAKARTA — Kekeringan dan krisis air yang melanda sejumlah daerah menjadi pengingat penting bahwa ketahanan air harus dibangun melalui langkah pencegahan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong pemerintah dan masyarakat memperkuat konservasi air, menjaga kawasan resapan, serta meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim.

BKSAP Dorong UI Perkuat Diplomasi Akademik untuk Dukung Reformasi PBB

Depok (25/09) — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat peran akademik dalam mendukung diplomasi Indonesia di tengah dinamika reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perubahan tata dunia.

Meity Rahmatia: Temuan Fasilitas Khusus di Lapas Cibinong Harus Diusut Transparan

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan penjelasan menyeluruh atas temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau hunian dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo

JAKARTA, PKS JATENG Online — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.