Riyono Kawal Pembebasan Enam Nelayan Kepri yang Ditahan Polisi Maritim Malaysia

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan.

Semarak Syiar Dzulhijjah, PKS Jawa Tengah Sembelih Ratusan Hewan Kurbanlalintang

SEMARANG, PKS Jateng Online – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara simbolis melaksanakan pemotongan hewan kurban di kantor DPTW PKS Jawa Tengah pada Jumat (29/05/2026). 

Rapat dengan Menteri Ekraf, Anggota DPR Hendry Munief Soroti Dampak Nyata 76 MoU Bagi Pelaku Kreatif

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, mengapresiasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

PKS Apresiasi Kemenlu dan Turkiye atas Pembebasan 9 WNI Tim Kemanusiaan Gaza

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, mengapresiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan negara-negara sahabat, khususnya Turkiye dan berbagai lembaga terkait.

Apresiasi diberikan atas keberhasilan dalam kolaborasi pembebasan dan perlindungan terhadap sembilan Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka ditahan oleh aparat militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan.

Legislator PKS Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta

SEMARANG — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa relaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu sekolah swasta.

Hendry Munief: SNI Bukan Sekadar Sertifikasi, Melainkan Instrumen Kedaulatan Negara

Bandung (27/05) — Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) menegaskan pentingnya menjadikan SNI sebagai instrumen kedaulatan negara, bukan sekadar sertifikasi administratif.

Anis Byarwati: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

Jakarta (26/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional.