Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung dikembalikannya Haluan Negara.
Ketua F-PKS MPR RI Tifatul Sembiring menyebut bahwa sistem haluan negara seperti yang terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa
Menurut Tifatul, GBHN sangat diperlukan sebagai sebuah haluan negara. Pasalnya, lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, GBHN diyakini bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.
“Keberadaan GBHN mutlak diperlukan. Ketika presiden sudah tidak menjabat lagi, maka rencana pembangunan nasional akan dilanjutkan oleh presiden terpilih berikutnya,”katanya saat membuka seminar nasional F-PKS MPR RI “Haluan Negara Sebagai Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Konstitusi” pada Rabu (11/4/2018) di Hotel Grand Candi, Kota Semarang.
Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY ini menyebut bahwa saat ini, setelah GBHN dihilangkan pasca-reformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan. “Tentunya, GBHN disesuaikan dengan masa sekarang, kita susun yang bagus, sesuai dengan negara modern, memberikan arah yang jelas tentang bernegara,”tandasnya lagi.
Sebab, dalam pelaksanaanya, imbuh Tifatul, sejak era orde baru selalu ada GBHN untuk menentukan direction atau arah bernegara.
“Maka adalah masuknya poin GBHN dikembalikan seperti duru, agar pejabat negara mempunyai direction, orde baru dengan segala macam persoalannya, positif negatif, kita lihat ada Repelita, sehingga ada ada visi jelas yang menyelenggarakan negara, kita ingin negara ini tidak ambyar,”jelasnya.
Lebih lanjut, Tifatul mengatakan bahwa partainya menggelar berbagai kegiatan di berbagai daerah agar para kader PKS utamanya yang duduk sebagai anggota DPRD memiliki wawasan dan kompetensi yang sama, salah satunya terkait amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) ke-V.
“Selain itu, PKS juga melakukan beberapa kegiatan terkait dengan MPR, satu adalah terkait dengan penambahan wawasan dari kawan-kawan, sekolah konstitusi namanya, mengundang berbagai pakar hukum dari berbagai instansi, berbicara di kalangan anggota Dewan kita, agar semuanya paham hukum tata negara.
Terkait waktu perumusan dan keputusan, Tifatul sendiri belum bisa memastikan kapan amandemen ini bisa dilaksanakan, mengingat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik.
“Beberapa waktu lalu Ibu Megawati ke MPR, bingung melihat situasi di lapangan, beliau mau berbicara kepada Pak Jokowi, sebagai kepala negara harapannya bisa menjadi komando, tetapi kita belum tahu apakah di masa politik ini bisa terlaksana,”pungkasnya.
Seminar nasional F-PKS MPR RI sendiri menghadirkan sejumlah pakar, diantaranya Guru Besar Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi dan Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih. Acara ini diikuti tak kurang dari 150 peserta yang merupakan anggota DPRD dan tokoh PKS di seluruh Jateng.
Sumber :
