Jakarta (24/04) -- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan perekonomian daerah.
"Pemerintah daerah dan masyarakat harus beriringan dalam melihat potensi sumber daya daerah yang nantinya bisa dikembangkan dan perekonomian bisa terus tumbuh dengan bersinerginya antara pemda dengan masyarakat," ungkap Junaidi dalam agenda Seminar Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tentang peran dan tata kelola kantor perwakilan BI dalam pengembangan Ekonomi di Daerah , UNILA Bandar Lampung, Senin (23/04/2018) kemarin.
Data BPS 2017 mengatakan terdapat beberapa hasil pengembangan ekonomi yg belum optimal, misal kemiskinan di Lampung yang persentasenya masih diatas nasional yaitu mencapai 13,69% dan nasional 10,22%. IPM yang masih dibawah rata-rata nasional dimana IPM Lampung hanya 67.81 sedangkan nasional 70.81.
Permasalahan lainnya adalah konsistensi pertumbuhan ekonomi lampung 2017 dibawah nasional yaitu hanya 5.31 dan nasional 5.19. Hal yang menarik ketika target nasional tidak tercapai, namun Lampung jauh lebih baik dari target nasional. Selanjutnya Inflasi khususnya pada bandar lampung dimana melonjak menjadi 3.61% pada tahun 2017, bandingkan tahun 2015 3.35%.
"Dilihat dari data tersebut meindentifikasikan bahwa masih terdapat masalah dalam kinerja-kinerja ekonomi atau sosial daerah dimana hal ini akan menjadi tantangan kedepan dalam rangka perbaikan dari kinerja-kinerja tersebut," kata Anggota DPR RI Komisi XI ini.
Selain itu, junaidi juga menekankan kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas SDM di provinsi Lampung, serta mengoptimalkan koordinasi antar lembaga daerah agar program-program di daerah bisa berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar lebih fokus mendorong kualitas SDM di provinsi Lampung ini, tapi jangan hanya kualitas, sarana dan prasarana saja yang ditingkatkan melainkan harus ada pemerataan kualitas SDM karena masih terjadi ketimpangan antar kabupaten dan kota di provinsi Lampung," tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar terjalinnya kerjasama antar semua lembaga untuk memajukan perekonomian daerah.
"Tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi daerah sangat diperlukan sinergitas antar lembaga di daerah seperti BSBI, BPK, Pemda, PTN/S dalam rangka meminimalisir ego sektoral dan meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan DPR terus mendukung peningkatan ekonomi daerah khusunya provinsi Lampung sesuai dengan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, pengawasan serta tugas dan fungsi lainnya," tutupnya.
Sumber :
