Jakarta (17/4)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersyukur atas hasil hitung riil (real count) sementara terkait hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
“Hasil hitung riil sementara kita menunjukkan PKS lolos Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara ke parlemen bahkan diproyeksikan akan capai angka dua digit,” demikian diungkapkan Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) malam.
“Kami keluarga besar PKS bersyukur kepada Allah swt atas capaian hitung sementara ini,” tutur Ledia yang juga anggota Komisi X DPR RI.
Menurut Ledia, perolehan Pileg 2019 diprediksi akan melampaui perolehan suara PKS di Pemilu tahun 2014, 2009, dan 2004. Untuk itu, ujar Ledia, PKS menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mempercayakan pilihannya kepada PKS beserta para calegnya.
“Kami haturkan terimakasih seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus kepada para ulama, habaib, ustadz dan ustadzah serta umat Islam, yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami,” ujar Caleg dari Dapil 1 Jawa Barat ini.
Meningkatnya suara PKS secara signifikan pada Pileg 2019 ini, menurut Ledia, tidak lepas dari isu politik gagasan yang diusung PKS sejak awal. “PKS konsisten mengusung politik gagasan, seperti bebas pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup. PKS juga serius menggarap milenials dengan membuat film 8 Stories dan program-program edukatif dan kreatif lainnya seperti Flashmob dan Freez Mob,” ujar Ledia.
Kader-kader PKS yang telah berbulan-bulan mengkampanyekan program kerja partai dan para saksi di hari pelaksanaan, menurut Ledia, adalah faktor penting yang sangat diapresiasi oleh pimpinan.
“Terimakasih tak terhingga untuk kader, caleg, pengurus dan relawan PKS yang telah bekerja keras untuk memenangkan PKS,” tutur Ledia.
Meski demikian, PKS tetap memberikan catatan atas penyelenggaraan pemilu yang sejak awal sudah kurang menunjukkan kredibilitas yang baik dari penyelenggara.
“Sejak awal PKS memberi catatan soal Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah, netralitas aparat, keberpihakan oknum birokrat dan kepala daerah kepada capres-cawapres tertentu adalah hal yang perlu diselesaikan secara seksama,” pungkasnya.
Sumber :
