Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat hari Ahad, (25/4/2021) pekan lalu melantik Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Bekasi yang baru, periode 2020-2025.
Budi Muhammad Mustafa dilantik menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi menggantikan Alm. H. Imam Hambali , S.Si, MM yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Adapun jabatan lamanya sebagai Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi digantikan oleh Uryan Riana ST, SH, MH.
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat Dr. H. Haru Suandaru didampingi oleh jajaran DPTW PKS Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Ketua MPW PKS Jawa Barat Oded M. Daniel menginginkan pentingnya soliditas struktur. “Jangan sampai ada penyakit pribadi, sombong, merasa paling benar dan merasa paling besar yang menghinggapi kita sebagai pimpinan PKS”, katanya menasihati.
Ketua DPW PKS Jawa Barat Dr. Haru Suandaru memberikan pesan agar struktur yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas-tugas pemenangan yang telah diamanatkan oleh PKS pusat dan Wilayah.
Pelantikan berlangsung secara hikmat di kantor DPW PKS Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Bandung. Dengan pelantikan ini maka Struktur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Kabupaten Bekasi kembali lengkap.
Dua nama ini, Ketua Umum DPD PKS Kabupten Bekasi Budi Muhammad Mustafa dan Sekretaris Umum Uryan Riana, tak begitu asing bagi kalangan aktivis buruh Kabupaten Bekasi dekade 90an akhir.
Budi Muhammad Mustafa, Alumni Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memilih menjadi aktivis serikat pekerja ketika bekerja di PT Sony Electronics Indonesia Kawasan Industri MM2100 pada tahun 1994-2003.
Ia termasuk salah satu pionir Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) di masa awal reformasi yang kemudian menjadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Budi Muhammad Mustafa terus membersamai pekerja di perusahaan elektronik besar itu hingga perusahaan tutup. Ia dengan sabar mengawal agar kawan-kawannya mendapatkan hak PHK yang setimpal.
Uryan Riana, Alumnus STM Negeri Karawang yang kini mendapatkan amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi ini dulu adalah pekerja di PT VGI Indonesia, perusahaan produsen tabung televisi investor Jepang di Kawasan Industri Jababeka II. Sambil bekerja di perusahaan itu, Uryan melanjutkan kuliah di Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi.
Uryan juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan dakwah perusahaan dan juga bersentuhan langsung dengan dunia serikat pekerja. Ia juga tercatat pernah menjadi pengurus FSPMI di perusahaan tersebut. Hubungan kerja berakhir karena peralihan teknologi. TV tabung tergantikan dengan TV LCD dan LED dan VGI memutuskan menutup pabriknya di Indonesia.
Selain dua nama ini, masih banyak nama pengurus PKS Kabupaten Bekasi yang erat kaitannya dengan dunia buruh.
Ada nama Budi Purwanto yang saat ini mendapatkan amanah sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), Budi adalah aktivis Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), ia adalah ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI PT Tong Yang Indonesia, pabrik besar produsen sepatu di Kalimalang Bekasi Timur. Saat itu, Budi Purwanto adalah pimpinan bagi ribuan buruh.
Rusdi Haryadi, Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi ini adalah juga mantan pekerja di sektor elektronik-elektrik. Setelah lulus dari SMK Negeri 1 Cibitung Kabupaten Bekasi, Rusdi sempat bekerja di PT Chemicon Indonesia, pabrik komponen elektronik di Kawasan Industri EJIP Cikarang Selatan. Selama bekerja di perusahaan tersebut, Rusdi juga pernah aktif terlibat di kepengurusan Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (SP LEM) SPSI.
Tak heran, kini Rusdi Haryadi mendapatkan amanah sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD PKS Kabupaten Bekasi Periode 2020-2025. Karena ia memang paham dan pernah merasakan dunia pekerja. Bekerja shift dan berharap lembur di akhir pekan.
Saeful Islam, nama ini dikenal di kalangan Pimpinan Cabang FSPMI Kota/Kabupaten Bekasi. Saeful yang kemungkinan besar menggantikan Alm Imam Hambali di DPRD Kabupaten Bekasi ini dulu pekerja di PT Delphi Indonesia. Pada periode 2007-2010, ia menjadi Ketua PUK Serikat Pekerja Automotif Mesin Komponen (SPAMK) FSPMI di perusahaan tersebut.
Selain lima nama diatas, masih banyak pengurus maupun kader PKS Kabupaten Bekasi yang berlatarbelakang pekerja atau buruh. Dengan kondisi seperti ini, sangat bisa dipahami jika selama ini PKS selalu hadir dan memperjuangkan nasib buruh atau pekerja di legislatif maupun saat Bupati Bekasi dipegang oleh Saadudin (2007-2012).
Keputusan Fraksi PKS DPR RI yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu juga, bisa jadi salah satunya karena mendengarkan suara-suara dari kader PKS yang berlatarkan buruh di pabrik-pabrik.
Selamat Hari Buruh Internasional
1 Mei 2021
Hidup Buruh!
EA Sanusi
Sumber :
