 |
| Khairullah |
Animo pengunjung Masjid Al Jabbar yang terus membludak, tidak dibarengi infrastruktur yang menunjang, akhirnya menimbulkan titik-titik kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gedebage. Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Khairullah, memberlakukan penghentian kunjungan dilakukan hingga dibangunnya akses dan infrastruktur yang memadai di kawasan tersebut.
Politisi PKSini pun mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), yang terkesan terburu-buru dalam meresmikan Masjid Al Jabbar, tidak memperhatikan dampak negatif yang terjadi.
"Yang kedua, saya mengusulkan adanya re-planning terhadap rencana induk Masjid Al Jabbar, kenapa? jangan sampai kita membuat suatu bangunan, yang kita sudah prediksi, bahwa dia akan dikunjungi atau menjadi destinasi ibadah maupun wisata, tapi kemudian fasilitas atau infrastruktur belum terbangun menghambat kunjungan kesitu.
Jadi harus diperhatikan prioritas-prioritas pembangunannnya, supaya semuanya nyaman dan tidak berdampak negatif pada masyarakat," ujar Khairullah.
Saat disinggung terkait anggaran, Ia pun tak setuju jika anggaran dibebankan ke Pemerintah Kota Bandung karena dalam rapat Badan Anggaran tidak ada pembahasan terkait Masjid Al Jabbar, Ia menyebut penganggaran tersebut kewenangan Pemprov Jabar.
“Perhatikan anggarannya karena bagaimana pun ini proyek strategis provinsi, tapi kalo anggarannya di bebankan ke pemerintah kota Bandung, tidak ada pembahasan membangun infrastruktur tersebut, kan tidak bisa cepat, ada siklusnya yaitu anggaran murni dan perubahan, di anggaran perubahan, susah untuk menganggarkan, harusnya provinsi,” tegas Khairullah.
Ahmad Farid Fakhrullah
Sumber :
