Jumat, 22 September 2023

PJ Gubernur Harus Serius Atasi Kekacauan Dana KJP Plus


Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus serius atasi kekacauan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang saat ini sangat memprihatinkan terjadinya antrian bahkan keributan di salah satu Kelurahan di Jakarta.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS Achmad Yani, saat mendapatkan laporan kekisruhan penyaluran KJP di Jakarta Barat, Rabu (20/9/2023).

Fraksi PKS, Yani menyebutkan, sudah menyampaikan di Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2023 pekan lalu, terkait keberatan adanya pengurangan anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti alokasi anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu dan anggaran yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini jangan dianggap remeh, yang menjadi korbannya masyarakat,” tegas Yani.

Kemudian, masih menurut Yani, carut marut data KJP Plus dengan cukup banyaknya warga masyarakat tidak mampu yang terhapus dari data penerima KJP Plus maupun bantuan sosial lainnya, serta isu pengurangan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemda dikhawatirkan karena adanya pengurangan anggaran untuk dua kebutuhan dasar tersebut akibat menurunnya penerimaan daerah.

“Jangan sampai kekisruhan ini berlarut-larut hingga mendekati Pemilu, Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan taktis,” kata Yani.

“Faktanya jelas dan memalukan Jakarta sebagai kota besar dan ibu kota negara dengan APBD besar dan ini tidak pernah terjadi di zaman Anies Baswedan,” sambungnya lagi.

Yani menambahkan, Fraksi PKS meminta, agar alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak masyarakat Jakarta yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang lalu.

“Jangan dikurangi apalagi dihapus, sebagai pelayan rakyat, harusnya rakyat dilindungi dan disejahterakan, bukan malah dijadikan korban,” pungkas Yani.

Sumber :