Jakarta (14/11) — Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI-Parlemen Palestina dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menjadi narasumber diskusi pada kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina’ di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/11)
Dalam kesempatan ini, Syahrul kembali menegaskan kepada peserta diskusi bahwa apa yang saat ini terjadi di Palestina bukanlah konflik akan tetapi penjajahan Israel terhadap Palestina.
“Saya mulai dengan penyamaan paradigma terlebih dahulu, bahwa yang terjadi di palestina bukanlah konflik tetapi penjajahan, karena jika konflik tidak ada yang benar dan salah, jika kita landaskan pada UUD 1945 Indonesia apa yang dilakukan Israel oleh Palestina telah menyalahi kemanusiaan oleh karenanya ini suatu bentuk penjajahan,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.
Lebih lanjut, Syahrul mengungkapkan bahwa PBB tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan negara-negara timur tengah sendiri kini tidak lagi tegas membela kemerdekaan palestina karena tersandera diplomasi dengan Amerika.
“Saya harus katakan bahwa faktanya kondisi negara-negara timur tengah ini, mereka tersandera oleh Amerika, seperti contohnya Mesir yang punya ketergantungan dengan Amerika untuk kelanggengan kekuasaan pemimpinnya, pada akhirnya mereka dipaksa untuk melakukan normalisasi, sedangkan normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara timur tengah dengan Israel tidak membuahkan kemajuan juga untuk palestina,” pungkasnya.
Kemudian Syahrul menyampaikan terkait tentang fatwa MUI tentang pengharaman pembelian produk-produk Israel ataupun produk yang berafiliasi dengan Israel, merupakan tindak lanjut dari upaya masyarakat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
“Masalah boikot ini merupakan bentuk usaha masyarakat, yang kemudian didukung dengan fatwa MUI, karena untuk pemerintah sendiri kan tidak melakukan ajakan resmi, kalau kecintaan kita sesama manusia ini masih tinggi meskipun kita tidak terlibat secara langsung dalam penjajahan Palestina di sana kita masih punya pilihan disini melalui upaya pelemahan ekonomi Israel,” ujarnya.
Kemudian diakhir, Syahrul menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mandiri secara ekonomi sehingga Indonesia akan lebih disegani dan didengarkan dalam forum-forum internasional untuk membantu Palestina dalam memperoleh hak kemerdekaannya.
“Kita tahu bahwa sampai saat ini Indonesia terus berupaya membantu menyuarakan kemerdekaan Palestina melalui forum-forum Internasional, akan tetapi jika Indonesia ingin lebih efektif maka Indonesia harus menjadi negara yang mandiri secara ekonomi, sehingga indonesia bisa menjadi negara lebih disegani dan didengar kata-katanya atau kebijakan luar negerinya”, tutup Anggota DPR RI dari Dapil Riau II ini.
Sumber :
