Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan kiprah perjuangan PKS di parlemen untuk umat dan kerakyatan pada acara Konsolidasi PMI untuk Pemilu 2024 yang diadakan secara daring pada Ahad, (24/12/2023).
HNW, sapaan akrabnya, memaparkan berbagai hal yang diperjuangkannya bersama Fraksi PKS DPR RI untuk memastikan Indonesia sesuai dengan konstitusi dan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Ia mengawali dengan menyebutkan perjuangannya untuk memastikan Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang pada konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Diantaranya dengan menegaskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk konsekuen dan istiqamah menjalankan aturan perundang-undangan misalnya pada isu presiden tiga periode, Pemilu yang diundur, dan lain sebagainya.
"Itu sangat dipentingkan agar kehidupan kita sebagai warga negara di manapun berada selalu dalam aturan-aturan hukum yang disepakati dan terukur sehingga tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi kejahatan, dan perilaku-perilaku yang manipulatif dan diskriminatif," ujarnya.
Selanjutnya, PKS berjuang agar kedaulatan rakyat yang telah diberikan UUD bisa diwujudkan dan direalisasikan. Oleh karenanya, HNW yang berada di Komisi II DPR RI mendorong dan memastikan agar KPU melaksanakan kewajibannya dengan baik.
"Inilah hasil bentuk perjuangan kita (FPKS) agar ketentuan konstitusi, ketentuan UU terkait dengan perlindungan warga negara di manapun mereka berada dan memastikan rakyat kita memiliki kedaulatan," ungkap Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut.
Dalam masa sulit seperti Pandemi Covid 19 pun, PKS tetap memastikan bahwa PMI dan mahasiswa di luar negeri mendapatkan hak-hak perlindungan yang harus dipenuhi pemerintah. Seperti mengadvokasi evakuasi WNI ketika lockdown di beberapa negara dan mengadvokasi bantuan biaya bagi mahasiswa Indonesia yang terkendala biaya karena efek pandemi.
PKS juga terdepan dalam memperjuangkan cita-cita bangsa untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia dengan mengingatkan negara dan masyarakat berjuang sesuai kemampuan untuk membebaskan bangsa Palestina yang hingga saat ini masih terjajah.
"Itulah berbagai hal yang kami perjuangkan di DPR dalam rangka melaksanakan kewajiban atau amanah terkait masalah regulasi," ungkapnya.
Sumber :
