 |
H. Tedy Rusmawan |
Ketua DPRD Kota Bndung Tedy Rusmawan mengatakan, acara konsultasi publik bagi Rancangan Awal RPKPD Kota Bandung 2025-2045 ini sangat strategis. Karena rancangan awal ini terkait erat dengan rancang bangun masa depan Kota Bandung 20 tahun mendatang.
Dalam paparannya, Tedy Rusmawan berharap visi Bandung mendatang tetap didasari nilai Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.
“Karena sudah luar biasa secara fondasi visi ini di Kota Bandung,” ujarnya.
Tedy Rusmawan juga menekankan rancangan strategis menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk di 2045 nanti. Sejumlah hal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi harus mampu menunjang populasi 2045 yang diprediksi menyentuh angka 3 juta penduduk.
“Terkait demografi, terkait dengan penduduk, seperti apa daya dukungnya? Apakah ada upaya dari sekarang untuk menambah luas kita dengan berbicara kepada Kabupaten Bandung dan Sumedang?” katanya.
Persoalan daya dukung yang disediakan Pemerintah Kota Bandung juga wajib mengantisipasi kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan. Saat jumlah penduduk masih berada di kisaran 2,5 juta sekarang, kekurangan jumlah sekolah masih perlu dikejar.
“Dengan jumlah nanti warga Kota Bandung, berapa jumlah SMP yang ideal, di tengah keterbatasan kita 2018 sampai sekarang alhamdulillah kita bisa 26 SMP. Lalu juga harus dihitung berapa puskesmas yang harus disiapkan,” ujarnya.
Masalah penambahan populasi juga terkait erat dengan tata ruang. Ia meminta Dinas Cipta Bintar Kota Bandung mengawasi perkembangan secara ketat. Diperlukan sinkronisasi RPJPD Kota Bandung 2025-2045 dengan Perda RTRW 2022-2042 yang telah dimiliki Kota Bandung sebagai latar regulasi untuk mengelola penduduk di masa mendatang.
“Daya dukung tata ruang kita seperti apa di masa depan? Pemenuhan RTH (Ruang Terbuka Hijau) kita ada di 12 persen. Dengan ketersediaan ruang di masa depan, apakah realistis ditambah atau cukup hingga 15 persen?” katanya.
Tedy Rusmawan juga meminta Pemerintah Kota Bandung untuk betul-betul menimbang ketersediaan fasilitas layak bagi seluruh masyarakat, terutama bagi warga disabilitas. Infrastruktur yang dibangun wajib menerapkan nilai-nilai inklusif sehingga pemerataan pembangunan makin terasa.
“Kalau kelayakan fasilitas bagi disabilitas sudah nyaman, sisa semua warganya dapat dipastikan akan merasakan fasilitas yang lebih nyaman lagi. Intinya infrastruktur ke depan harus yang ramah bagi seluruh pihak,” ucapnya.
Kebutuhan air bagi warga kota juga menjadi krusial di tengah tidak terdeteksinya eksploitasi air tanah bagi konsumsi sehari-hari masyarakat. Kondisi itu dipicu terbatasnya penyediaan air bersih dari Perumda Tirtawening.
“Juga masalah sampah, apakah akan berakhir di PLTSa? Saat ini sudah ada fasilitas Kang Empos, kelurahan magotisasi, kewilayahan RDF. Jangan sampai program terhenti di masa depan dari apa yang telah dibangun saat ini,” ujarnya.
Masalah transportasi juga berpotensi jadi persoalan pelik jika tak segera diantisipasi. Saat ini ada populasi 1,7 sepeda motor dan 500 ribu mobil. Dari 2,2 juta kendaraan ini, kata Tedy, menjadi persoalan serius sebelum kiamat lalu lintas terjadi di Kota Bandung.
“Apakah kita akan tetap seperti ini? Apakah ada persiapan bagi masalah yang sangat serius ini? Mohon juga kepada BP Cekungan Bandung agar bisa menjembatani kebutuhan transpotasi Kota Bandung dengan kawasan aglomerasi di sekitarnya,” ucapnya.
Rancangan awal ini juga harus sudah memasukkan indikator capaian RPJPD yang jelas, termasuk BKPSDM yang harus mengukur seberapa banyak kebutuan pegawai di masa mendatang dihadapkan dengan dibatasinya anggaran bagi pegawai.
“Tentu ini akan dibahas di DPRD untuk menjadi perda. Saya yakin semua di sini sudah memahami persoalan dan kebutuhannya di lapangan. Saya harapkan rancangan ini bisa menghitung semuanya, bukan lagi menghitung apa adanya.
Di forum ini, karena tugas kami mengawal, DPRD berharap rancangan ini bisa menghasilkan sesuatu yang strategis bagi mewujudkan harapan dari seluruh warga Kota Bandung,” tutur Tedy.
Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iman Lestariyono mengatakan, kegiatan kick off meeting RKPD ini, sebagai gambaran untuk menentukan program-program perenecanaan pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025.
Menurut Iman Lestariyono, RKPD tahun 2025 harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Apalagi perencanaan yang dibuat nantinya, akan berkenaan dengan situasi masa transisi serentak tidak adanya kepala daerah.
"Kalau ada kepala daerah kan yang menjadi acuan kita adalah RPJMD. Karena persoalannya RPJMD selesai di tahun 2023, maka harus ada pijakan hukumnya untuk RKPD 2024 yang akan menjadi acuan bagaimana rencana pembangunan di tahun 2025," ujarnya.
Iman menambahkan, di dalam penyusunan RKPD tahun 2024 nanti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki isu-isu prioritas yang akan diwujudkan pada tahun 2024 maupun 2025.
"Tentunya saya harapkan jangan seolah-olah memulai dari nol, tapi RPJMD sebelumnya harus tetap menjadi acuan, yang dikombinasikan dengan RKPD tahun 2024, artinya jangan berdiri sendiri. Jadi kami berharap pemerintah yang baru pada tahun 2025 awal, bisa melanjutkan program perencanaan yang telah ada sebelumnya," ucapnya.
Iman Lestariyono berharap, adanya saling kesinambungan antara program rencana sebelumnya dengan program selanjutnya, sehingga tidak lagi ada program yang tidak bisa direalisasikan bagi masyarakat Kota Bandung.
"Pesan dari kami, dalam perencanaan program harus ada kesinambungan jangan sampai tadi dua tahun yang merupakan masa strategis ini, jangan sampai ada kebijakan yang ekstrim yang tidak terkait dari awal atau perencanaan jangka panjang. Jadi intinya, setiap perencaaan harus tetap merujuk pada RPJMD," katanya.
Ahmad Farid Fakhrullah
Sumber :
