Jakarta (04/11) — Rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan budaya sebagai instrumen ‘soft diplomacy’ disambut baik anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Namun, perlu ada upaya awal untuk memilah, memilih dan menyiapkan fokus pengembangan budaya di dalam negeri.
“Indonesia sangat kaya akan budaya. Kita punya banyak seni budaya, cagar budaya, museum, artefak, peninggalan pengetahuan dan lain-lain. Tentu perlu dibuat prioritas mana yang akan diangkat sebagai ujung tombak instrumen ‘soft diplomacy’ agar menjadi lebih terarah dan terukur dalam pengembangannya,” terang Ledia.
Ledia mencontohkan Korea yang nampak berfokus mengembangkan ‘pop culture’ untuk mendukung kebudayaan lama kerajaan dan segala macamnya. Sementara dengan begitu banyaknya ragam kebudayaan di Indonesia maka perlu dipilah dan dipilih mana yang mau diprioritaskan untuk dibuat rencana pengembangannya sebagai instrumen ‘soft diplomacy’ sekaligus untuk menguatkan kecintaan masyarakat kepada budaya Indonesia.
“Pada periode lalu pemerintah sempat berupaya memasukkan jalur rempah sebagai bagian dari ‘soft diplomacy’ ke Unesco. Apakah program ini akan terus dipromosikan ke Unesco atau tidak? Kalau ya tentu ini memerlukan keseriusan pengkajian, penggalian, pendalaman dan pengembangan terkait jalur rempah Indonesia agar mendunia,” lanjut aleg PKS dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini pula
Selain itu Sekretaris Fraksi PKS ini juga meminta Kementerian Kebudayaan untuk menguatkan nilai pendidikan dalam setiap pengembangan budaya. Agar semakin marak orang mengerti dan memahami budaya Indonesia termasuk di kalangan generasi muda.
“Sudah seharusnya museum menjadi pusat sumber belajar, cagar budaya menjadi pusat sumber belajar, di mana di dalamnya ada nilai pelestarian dan pengembangan budaya, ada nilai pariwisata serta nilai pendidikan yang membuat orang tertarik, memahami sekaligus mendapatkan pengetahuan setiap kali mendatangi museum maupun cagar budaya.”
Untuk mendukung hal tersebut, Ledia mengingatkan agar dilakukan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga.
“Menguatkan pemajuan kebudayaan di dalam negeri maupun mengembangkannya menjadi instrumen ‘soft diplomacy’ tidak bisa dilakukan sendirian. Kolaborasi yang kuat antar Kementerian dan Lembaga menjadi sebuah keharusan agar tercapai percepatan dan pemenuhan nilai kebudayaan yang mengakar di dalam negeri dan bersinar di pentas dunia,” tutupnya
Sumber :
