Berdasarkan Pidato Pengantar serta penjelasan secara terperinci LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 yang sudah disampaikan oleh Gubernur Riau, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut :
PERTAMA,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MEYAMBUT BAIK atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah disampaiakan Pemerintah Daerah Prov. Riau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Sebagaimana dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 pasal 19 menyatakan bahwa Kepala Daerah Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Tentu harapan kita LKPJ ini bukan hanya menjadi sebuah tugas rutin Pemerintah dalam memenuhi amanat dari Peraturan Perundang Undangan yang berlaku saja, tapi benar – benar menjadi bahan evaluasi agar Amanah yang telah masyarakat berikan kepundak kita bisa tertunaikan dengan sebaik baiknya.
KEDUA,
LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 ini dilalui dengan 3 Kepemimpinan Gubernur Riau, yaitu Pertama Bapak H. Edy Natar Nasution dari Januari sampai Februari 2024, Kedua Bapak S.F Haryanto sebagai Pj. Gubernur Riau dari Februari sampai Agustus 2024 dan Ketiga Bapak Rahman Hadi sebagai Pj. Gubernur Riau dari Agustus sampai Akhir 2024.
Selain pergantian kepemimpinan Gubernur tersebut juga ada pergantian beberapa pejabat teras Provinsi Riau, Harapan kita tentunya walaupun ada pergantian Pejabat, Pelaksanaan Pembangunan daerah harus tetap mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bertabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU).
Tahun 2024 ini adalah Tahun terakhir dari Pelaksanaan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, meningkatkan kualitas infrastruktur, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kemajuan budaya melayu, meningkatkan nilai tambah pariwisata serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
Tujuan dari Visi dan Misi ini tentu harus mampu diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam program dan kegiatan yang benar – benar sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Riau. Fraksi PKS Meminta Pemerintah Provinsi Riau mampu menjabarkan apakah Tujuan dari RPJMD 2019 – 2024 ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sudah sejauh mana hasil telah dicapai, Mohon Penjelasannya.
KETIGA,
Terkait dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan dan juga infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.
Infrastruktur jalan Provinsi dan jalan Kabupaten Kota sesungguhnya adalah urat nadi bagi masyarakat dalam memobilisasi barang, jasa dan juga orang. Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kota harus meningkatkan koordinasi bagaimana bersama – sama memperbaiki infrastruktur jalan di Provinsi Riau.
Fraksi PKS mencermati bahwa pembangunan infrastruktur selama tahun anggaran 2024 belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Provinsi Riau. Masih terdapat kawasan, khususnya di daerah pesisir, perbatasan, dan pedalaman, yang mengalami ketertinggalan dalam hal akses jalan, jembatan, maupun sarana dasar lainnya.
Kami mendorong agar Pemprov Riau lebih berpihak kepada wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Prinsip keadilan dan keberpihakan pada masyarakat pinggiran harus menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan dan alokasi anggaran di tahun mendatang.
Fraksi PKS Menerima beberapa Aspirasi Ruas Jalan Provinsi Yang Membutuhkan Penanganan Segera Oleh Pemerintah Provinsi Riau Pada Tahun 2025 ini, diantaranya :
Wilayah Kabupaten Rokan Hulu :
Jembatan Sei Rokan Kiri yang berada di ruas jalan Tandun – Pasir Pengaraian Kec. Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang mengalami kerusakan pada Tahun 2024 yang sampai saat ini masih belum jelas seperti apa perbaikannya, bahkan pada Bulan Ramadhan yang lalu Gubernur Riau Bapak Abdul Wahid sudah meninjau langsung kondisi Jembatan ini, oleh karena itu Fraksi PKS Mendorong agar ini Segera dilakukan Pembangunan Jembatan Baru disebelah Jembatan ini, Mohon Tanggapannya.
Wilayah Kota Pekanbaru :
Jalan Lintas Timur mulai Pasar Tangor sampai dengan simpang Ponpes Modern Riau, Jl. Pesantren, Jl. Datuk Setia Maharaja, Jl. Depan Terminal AKAP, perlu segera di perbaiki karena beberapa titik berlubang yang mengganggu kelancaran lalulintas dan membahayakan pengguna jalan, Begitu juga jalan ke arah Kab. Siak dari simpang beringin ada beberapa titik yang berlubang Serta Progres Fly Sakti Over Jl. Garuda Sakti.
Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi:
Jalan Lintas Kab. Indragiri Hulu – Kuantan Singingi yang rusak parah akibat mobil ODOL
Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir :
Jalan Provinsi Rengat – Kuala Cenaku – Bayas Jaya Serta Banyak Jembatan Prov. Rusak parah di Jalan Provinsi dari Kec. Kemuning -Kec. Keritang.
Wilayah Kabupaten Kampar :
Jalan Provinsi lintas akses pintu tol XIII Koto Kampar Silam-Koto mesjid., Mohon Tanggapannya
KEEMPAT,
Dibidang Pendidikan berdasarkan realisasi yang disampaikan dalam LKPJ bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK tahun 2024 ini Hanya 1 Unit dari target 2 Unit USB. Target dan Pencapaian Tahun 2024 ini sangat jauh dari Tahun 2023 dimana Terbangun 13 Unit USB.
Fraksi PKS Memandang bahwa Penambahan Unit Sekolah Baru ini tentu sangat diharapkan mampu mengatasi permasalahan masih banyaknya anak – anak kita terutama daerah padat penduduk seperti Pekanbaru, Dumai, Mandau, Pangkalan Kerinci dan lain – lain yang tidak tertampung di SMA/SMK Negeri, oleh karena itu kami terus menekankan kepada Pemerintah Daerah agar ini menjadi perhatian utama kita.
Selain itu Di beberapa kabupaten/kota masih ditemukan sekolah dengan kondisi bangunan rusak, minim fasilitas, dan kekurangan tenaga pengajar. Kami mendesak agar pemerintah daerah juga memperhatikan kebutuhan dasar pendidikan di daerah-daerah terpencil, termasuk memberikan perhatian khusus terhadap sekolah menengah kejuruan (SMK) agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Di bidang kesehatan, masih hampir setiap hari Masyarakat melapor bahwa belum tertangani dengan Maksimal Pelayan Kesehatannya di RSUD dan RS yang ada terutama di Pekanbaru, Permasalahan kekurangan Ruang Rawat Ini, Kekurangan Ruang ICU dan HCU serta Penanganan yang lambat ketika butuh penanganan segera terhadap pasien.
Di Tahun 2024 Fraksi PKS Memandang masih belum optimal anggaran kita berikan untuk Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan serta Pelayanan terhadap pasien.
Fraksi PKS Mendorong Pemerintah agar memberikan Porsi anggaran yang maksimal terhadap Pelayan Kesehatan terutama di Pekanbaru dan tentunya juga di Seluruh Kabupaten Kota. RSUD – RSUD di Daerah juga harus didukung dan disupport agar mampu memiliki Fasilitas dan Tenaga Dokter yang mampu menyelesaikan sendiri permasalahan pasien di Daerah tersebut, tanpa harus di rujuk ke Pekanbaru.
KELIMA,
Sebagaimana yang disampaikan dalam Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2024 oleh Gubernur Riau mengenai kondisi makro Provinsi Riau Tahun 2024, Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 dalam Laporan Mencapai 74.04, namun dari data yang kami peroleh tahun lalu IPM 2023 yaitu 74.95, ini mohon dikoreksi ulang, mana sesungguhnya yang benar. Kalau IPM Tahun 2023 adalah 74,95, maka IPM Tahun 2024 yang mencapai 74,79 tentunya Mengalami Penurunan 0, 16 dari Tahun sebelumnya.
Angka Kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,36%, mengalami penurunan sebesar 0,32% dari Tahun 2023 sebesar 6,68. Angka Pengangguran terbuka Tahun 2024 sebesar 3,70% juga terjadi penurunan dari 2023 sebesar 0,53%, dimana Tahun 2023 Angka Penggangguran 4,23%.
Pertumbuhan Ekonomi Riau tahun 2024 sebesar 3.52%, terjadi penurunan dbandingkan tahun 2023 yang pertumbuhannya sebesar 4,21%.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi atas membaiknya beberapa kondisi makro Provinsi Riau sebagaimana data diatas, dan juga diharapkan kondisi yang masih belum membaik, semoga ditahun – tahun mendatang mengalami peningkatan.
Harapannya data makro tersebut juga mengambarkan kondisi riil dimasyarakat Riau. Gambaran kondisi Makro ini diharapkan juga menjadi acuan Bagi Pemerintah Provinsi Riau Khususnya Tahun 2025 ini dalam menjalankan Pembangunan di Provinsi Riau.
Fraksi PKS juga berharap segala Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau benar – benar dirasakan oleh masyarakat Provinsi Riau, dan tentu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan.
KEENAM,
Fraksi PKS Meminta Penjelasan dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap Permasalahan Tunda Bayar yang dialami oleh Rekanan – rekanan yang telah menjalankan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2024 yang lalu, mereka juga merupakan Pelaku UMKM yang sesungguhnya sangat bergantung besar hidup dan matinya usaha mereka dari Pencairan dana dari Pemerintah Provinsi Riau.
Oleh karena ini Fraksi PKS Mendorong agar kondisi Tunda Bayar bisa segera diselesaikan oleh Pemerintah, Mohon Tanggapan dan Penjelasannya, Bagaimana Pemerintah Daerah dalam Menyelesaiakam Kondisi Tunda Bayar ini.
KETUJUH,
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar Rp 9,49 Triliun lebih, atau 85,38% dari target sejumlah Rp 11,12 Triliun. Fraksi PKS Memandang Tahun 2024 ini banyak target Pendapatan yang tidak tercapai, oleh karena itu ini harus menjadi bahan Evaluasi bagaimana kedepannya Riau Kembali mampu mencapai Kemandirian ekonomi seperti tahun 2021 sampai tahun 2023 yang lalu.
KEDELAPAN,
Fraksi PKS MENYOROTI bahwa masih terbatasnya peluang kerja yang tersedia bagi anak-anak tempatan, khususnya di sektor industri besar yang beroperasi di Provinsi Riau. Banyak anak-anak daerah yang tidak mampu bersaing karena minimnya akses pelatihan, sertifikasi, dan informasi ketenagakerjaan.
Kami mendorong Pemprov Riau untuk memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui program pelatihan kerja berbasis potensi lokal, serta mendorong agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat.
KESEMBILAN,
Terkait Permasalahan Status Lahan Perkebunan Masyarakat, Fraksi PKS menyoroti permasalahan lahan perkebunan masyarakat yang sebelumnya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Keterangan Ganti Rugi dari kecamatan, namun kini dikategorikan sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT) atau zona hijau.
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani, mengganggu produktivitas, dan berpotensi merugikan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil kelapa sawit.
Oleh Karena itu Fraksi PKS Mendorong Pemerintah Provinsi Riau, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), untuk melakukan pendataan ulang terhadap lahan-lahan perkebunan masyarakat yang terdampak perubahan status tersebut. Pendataan ini penting guna memastikan kejelasan status kepemilikan lahan dan mencegah konflik agraria di kemudian hari.
Fraksi PKS juga Mendorong Pemerintah untuk Menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, serta Meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan lahan dengan peruntukannya, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha
Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat, Tuan-tuan, Puan-puan yang kami muliakan…
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekhilafan dalam penyampaian. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, amin ya Rabbal ’alamin.
Kami sudahi dengan beberapa bait pantun :
Banyak mengaji hidup terpuji,
Banyak ilmu ajar mengajarkan,
LKPJ Gubri 2024 mari kita kaji,
Agar Riau tetap terdepan
Kalau bunga sudah mengembang,
Banyak kumbang datang menyeri,
Kalau Pembangunan Riau berkembang,
Hidup tenang makmurlah negeri
Wabillahittaufiq wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Pekanbaru, 10 April 2025
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
Ketua
H. AYAT CAHYADI, S.Si.,M.PWKH. Ayat Cahyadi, S.Si.,M.PWK : Ketua
H. Khairul Umam, Lc.,M.E.Sy : Wakil Ketua
H. Abdullah,.M.Pd : Sekretaris
H. Adam Syafaat, MA : Bendahara
H. Ahmad Tarmizi, Lc.,MA : Anggota
H. Sutan Sari Gunung : Anggota
H. M. Amal Fathullah, Lc.,MA : Anggota
H. Abdul Kasim, SH : Anggota
Samsuri Daris, ST.,MT : Anggota
10.Rizal Zamzami, SH : Anggota
Sumber :
