Tampilkan postingan dengan label Ade Irawan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ade Irawan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 Desember 2014

Gubernur Aher dan Bupati Sumedang Ikut Gotong Keranda ‘Guru Kalbu’


Sumedang. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melayat Een Sukaesih (51 tahun), guru pejuang asal Sumedang. Guru teladan ini menghembuskan nafas terakhir pada Jumat (13/12/2014) pukul 15.20 WIB di RSUD Sumedang.
Aher tiba di rumah duka di Dusun Batukarut, RT 01/06, Desa Ciberuem Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (13/12/2014), sekitar pukul 07.30 WIB, ketika persiapan pemakaman almarhumah sedang berlangsung.

Senin, 15 September 2014

ICW : 48 Caleg Terpilih 2014 Tersangkut Korupsi


Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif (Caleg) 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi. 

Ke-48 caleg terpilih yang terkena kasus korupsi berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi namun terpilih lagi menjadi anggota dewan periode 2014-2019, yaitu 13 orang. 

Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.
Sementara dari PKB terdapat lima orang kader sedangkan Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak tiga orang kader. Selanjutnya PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN ada satu orang. Sedangkan caleg terpilih dari PKS tidak ada.

Jumat, 05 Juli 2013

ICW Baru Ngaku Dana Asing Mengalir Ke Rekeningnya, Termasuk Dana Saweran Buat KPK...Betul Juga Tuduhan Fahri Hamzah



Indonesian Corruption Watch (ICW) mengaku telah menerima dana donatur asing.
Pengakuan itu disampaikan oleh Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan, di Jakarta Kamis, menanggapi beredarnya data di kalangan wartawan yang jumlahnya mencapai Rp 7 miliar lebih.
"Dana asing itu bener didapat ICW seperti dari 11.11.11 yang berasal dari Belgia, dari HIVOS. Yang penting ICW tidak boleh terima dari negara, BUMN, perusahaan. 
Uang atau dana asing yang masuk ke ICW pasti diketahui oleh negara karena harus disahkan oleh Bappenas atau Kemendagri. Setiap tahun kita publikasi," ungkap Ade.