Tampilkan postingan dengan label Tri Rismaharini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tri Rismaharini. Tampilkan semua postingan

Kamis, 15 Juli 2021

PPKM Darurat Diperluas, HNW Desak Pemerintah Segera Realisasikan Janji Cairkan Bansos


Jakarta (15/07) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menagih janji Pemerintah (Kemenko PMK dan Kementerian Sosial) yang sejak 1 Juli 2021 telah menyatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat, namun hingga kini banyak sekali warga mengeluhkan belum kunjung menerima bantuan sosial tersebut.

Padahal kebijakan PPKM Darurat sejak 12 Juli 2021 sudah diperpanjang dan diperluas hingga 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 15,16, dan 18 tahun 2021.

Sabtu, 11 Januari 2020

PKS, Selamat Berlaga di Pilwali Surabaya

Oleh Badruddin, -kader PKS-

Membaca berita Jawa Pos Senin kemarin (6/1) tentang dilaunchingnya lima orang Bacawali oleh PKS Surabaya, menimbulkan sebuah harapan pada diri ini. 

Betapa tidak, setelah pada pilwali lalu absen dalam pertarungan pilwali (karena tidak mengusung, mendukung, maupun mengkampanyekan salah satu pasangan calon), kemunculan PKS dengan lima orang bakal calon tentu sebuah "kemajuan" yang pesat. Itu artinya, kaderisasi partai ini selama dua dasawarsa lebih di kota pahlawan, mulai menunjukkan hasilnya.

Mari kita lihat satu per satu calonnya. Sesuai urutan abjad.

1. Achmad Zakaria
Achmad Zakaria adalah bakal calon termuda. Usianya masih di kisaran 37an tahun. Namun kiprahnya tidak bisa dibilang enteng. Dikenal sebagai salah satu anggota Dewan yang vokal di periode DPRD Surabaya 2014-2019, Zakaria punya pengalaman dan penguasaan terhadap segala permasalahan kota.

Kamis, 15 September 2016

Karena PKS, Peta Politik Pilgub DKI Berubah Total


Peta politik Pilgub DKI 2017 semakin dinamis. Kini menguat opsi tiga pasang calon di Pilgub DKI yang akan dihelat Februari tahun depan itu.
Awalnya, pertarungan di DKI hanya akan diperebutkan partai yang mendukung Ahok dan yang menolak Ahok. 
Bahkan sudah ada deklarasi DPD PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB dengan nama koalisi kekeluargaan untuk melawan Ahok.

Senin, 15 Agustus 2016

PKS Nilai Risma Sangat Cocok Dengan Kriteria, Tidak Haus kekuasaan


Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dinilai sebagai sosok yang sesuai dengan kriteria cagub DKI Jakarta yang diinginkan PKS. 
Risma adalah figur pemimpin tidak haus kekuasaan dan mengemis jabatan.
"Bu Risma memiliki kriteria sesuai apa yang kami tetapkan, semakin dia menolak (untuk diusung menjadi cagub DKI Jakarta) makin seksi, makin mahal harganya, makin kesen­gsem kami," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agung Setiarso menilai dalam diskusi di Cikini, Jakarta, kemarin.

Rabu, 10 Agustus 2016

Hidayat Nur Wahid: PKS Dukung Risma Bila Maju di Pilgub DKI


Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya akan mendukung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, jika ia maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2007.
"Risa menjadi bagian yang PKS endorse, iya. PKS juga akan mendukung kalau Risma maju ke Pilkada DKI," tutur Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

Jumat, 22 Juli 2016

Baru Bilang 'Saya Siap Deh' Sjafrie Sjamsuddin Elektabilitas 7 Persen


Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, bukan hal yang sulit bagi Gerindra untuk mengalahkan Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dia mengatakan, salah satu bakal calon gubernur yang masuk penjaringan Gerindra, Sjafrie Sjamsoeddin, sudah punya elektabilitas meskipun baru sekali bersosialisasi dengan masyarakat.

Jumat, 13 Mei 2016

PKS Masih Cari Sosok Cagub DKI Santun dan Tak Korupsi


Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan sampai saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan calon gubernur untuk Pilkada Jakarta.
Hingga kini, proses komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan.
"Ada beberapa nama yang keinginannya untuk didukung PKS. Ada Yusril, Sandiaga Uno, Dedy Mizwar. Komunikasi juga dengan Adyaksa Daud, dengan PDIP, Gerindra," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Senin, 18 April 2016

Elektabilitas Balon DKI Sandiaga Uno Terus Meningkat


Elektabilitas dan popularitas Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno kian meningkat signifikan. Kenaikan tersebut terlihat dari hasil survei internal Sahabat Sandiaga Uno yang dilakukan pada akhir Maret 2016 lalu. 
Sejauh ini, Sandiaga Uno secara meyakinkan mampu meraih elektabilitas tertinggi kedua dengan prosentase sebesar 21 persen.
Sedangkan, tertinggi masih ditempati oleh incumbent Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebesar 46 persen. Namun, hal yang menarik aalah posisi Sandiaga Uno mampu mengungguli pesaing lainnya, seperti Yusril Ihza Mahendra (12 persen), Ridwan Kamil (10 persen), Tri Rismaharini (6 persen).

Rabu, 18 Juni 2014

PKS Apresiasi Keberanian Risma Tutup Dolly


Jakarta - Lokalisasi prostitusi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, segera ditutup. PKS memuji langkah berani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani.
"Kita mengapresiasi keberanian Risma mengubah warna Surabaya, dari satu kota yang ada lokalisasinya menjadi pada tingkat itu (penutupan lokalisasi)," kata Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Dolly rencananya akan ditutup pada hari ini. Langkah ini dinilai PKS sebagai wujud keberanian Risma. Hidayat menyebut fraksi PKS di DPRD Surabaya-lah yang dari dulu mendukung Risma menjalankan pemerintahannya.

Rabu, 12 Februari 2014

6 dari 7 Fraksi DPRD Surabaya Setuju Pemberhentian Risma, Kecuali PKS


Empat kali Wali Kota Risma 'diseruduk banteng' Surabaya
Tri Rismaharini pernah hendak dimakzulkan hanya karena menaikkan pajak reklame. Waktu itu, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kota Surabaya menyetujui pemberhentian Risma dari jabatannya. Enam dari fraksi yang menyetujui itu termasuk Fraksi PDIP yang sebelumnya mengusung Risma menjadi wali kota.
Sikap PDIP ini juga diikuti Fraksi PDS dan PKB, Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Waktu itu, hanya Fraksi PKS yang menolak pemberhentian Tri Rismaharini.