JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki momentum strategis untuk meningkatkan kepemimpinannya di panggung dunia Islam melalui pencalonan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sekaligus memperkuat diplomasi substantif pada seluruh proses perundingan antarnegara anggota.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan Komisi Kajian Strategis (KKS) Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertajuk "Optimalisasi Peran Strategis Indonesia di OKI" di Kantor DPTP PKS, Jakarta.
Forum ini menghadirkan narasumber Yasmi Adriansyah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Syahrul Aidi Maazat, serta Ketua DPP PKS Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri (BDPLN) Muhammad Arfian.
Ketua Komisi Kajian Strategis MPP PKS, Sapto Waluyo, yang memoderatori diskusi menegaskan bahwa Indonesia memerlukan terobosan diplomasi agar mampu memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola global.
"Bangsa Indonesia membutuhkan langkah strategis untuk mengoptimalkan perannya di panggung internasional. Sejarah telah membuktikan kepemimpinan Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika 1955 dan lahirnya Gerakan Non-Blok.
Kini dunia kembali menantikan kontribusi Indonesia untuk mendorong revitalisasi OKI di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks," ujarnya.
Forum menilai Indonesia memiliki modal strategis yang sangat kuat. Selain sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan demokrasi terbesar di dunia Islam, anggota G20, pemimpin kawasan ASEAN, serta memiliki posisi yang relatif diterima oleh berbagai blok geopolitik di kawasan Muslim.
Dengan 57 negara anggota yang merepresentasikan sekitar dua miliar umat Islam, OKI memiliki potensi besar sebagai motor diplomasi perdamaian, kerja sama ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga solidaritas kemanusiaan. Namun demikian, efektivitas organisasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurut Syahrul Aidi Maazat, yang juga aktif dalam Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), tantangan utama OKI terletak pada dominannya deklarasi politik dibanding implementasi nyata di lapangan.
"OKI memerlukan penguatan mekanisme implementasi keputusan, peningkatan efektivitas penyelesaian konflik, serta optimalisasi peran Sekretariat Jenderal agar setiap keputusan organisasi dapat diwujudkan secara lebih konkret," jelasnya.
Para narasumber juga menegaskan bahwa pengaruh Indonesia di OKI tidak cukup dibangun melalui partisipasi pada forum-forum tingkat tinggi yang bersifat seremonial.
Diplomasi Indonesia harus diperkuat sejak tahap penyusunan kebijakan di tingkat Senior Officials Meeting (SOM), yaitu forum yang mempertemukan para duta besar, wakil tetap, pejabat senior, dan diplomat yang merumuskan substansi resolusi serta arah kebijakan organisasi.
Yasmi Adriansyah menilai penguatan diplomasi pada level teknis tersebut akan menentukan besarnya pengaruh Indonesia dalam setiap keputusan strategis OKI.
Forum juga menempatkan pencalonan Indonesia untuk posisi Sekretaris Jenderal OKI sebagai agenda prioritas. Berdasarkan tradisi rotasi kawasan, periode kepemimpinan berikutnya dinilai membuka peluang bagi kandidat dari kawasan Asia.
Karena itu, Indonesia didorong segera menyiapkan figur yang memiliki kapasitas internasional sekaligus membangun konsolidasi diplomatik secara intensif kepada negara-negara anggota, khususnya di Asia, Timur Tengah, dan Afrika.
Selain itu, forum merekomendasikan penguatan kelembagaan diplomasi Indonesia melalui pemisahan fungsi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk OKI, sehingga diplomasi Indonesia di lingkungan OKI dapat dijalankan secara lebih fokus, efektif, dan setara dengan negara-negara yang selama ini aktif membangun pengaruh di tingkat SOM.
Di luar agenda kepemimpinan organisasi, Indonesia juga didorong menjadi penggerak transformasi OKI menuju organisasi yang lebih responsif, implementatif, dan berorientasi pada solusi.
Sejumlah agenda prioritas yang direkomendasikan meliputi penguatan diplomasi Palestina, pembentukan mekanisme peringatan dini konflik, perluasan perdagangan intra-OKI, pengembangan industri halal dan keuangan syariah, peningkatan kerja sama pendidikan dan riset, serta penguatan posisi Indonesia sebagai jembatan strategis antara OKI, ASEAN, dan negara-negara Global South.
Forum menyimpulkan bahwa dengan strategi diplomasi yang terukur, kepemimpinan yang visioner, dan konsolidasi internasional yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi peserta dalam OKI, tetapi tampil sebagai salah satu motor penggerak perdamaian, integrasi ekonomi, dan kolaborasi dunia Islam menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber :
