Jakarta (07/07) — Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, saat membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/7).
“APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Anis.
Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBN 2025.
Pertama,
Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp2.765 triliun atau 92,01 persen dari target menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga kinerja penerimaan negara.
Menurut Anis, penurunan penerimaan negara sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ditambah tax ratio yang hanya mencapai 9,31 persen, masih jauh dari target 10,45 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformasi yang lebih kuat dalam tata kelola dan administrasi perpajakan.
“Pemerintah perlu memperkuat integritas, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efektivitas sistem penerimaan negara agar ruang fiskal semakin sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Catatan kedua
berkaitan dengan kesinambungan fiskal. Fraksi PKS menyoroti meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat pelebaran defisit dan membengkaknya beban utang.
Realisasi defisit APBN 2025 tercatat mencapai Rp670,34 triliun atau 2,81 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal sebesar 2,53 persen. Sementara itu, defisit keseimbangan primer melebar menjadi Rp155,94 triliun, jauh di atas target Rp63,33 triliun.
“Defisit keseimbangan primer yang semakin besar menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu membiayai belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar kesinambungan fiskal tetap terjaga,” tegas Anis.
Fraksi PKS juga menyoroti efektivitas belanja negara yang mencapai Rp3.435 triliun. Menurut Anis, belanja negara harus benar-benar mampu menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKS mengapresiasi realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 131,10 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Namun demikian, Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap realisasi anggaran pendidikan yang baru mencapai Rp656 triliun atau 19,11 persen dari total belanja negara.
“Konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Amanat tersebut harus dipenuhi secara konsisten sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Anis.
Selain itu, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan atas menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi terhadap berbagai risiko fiskal, termasuk kewajiban kontinjensi yang berasal dari jaminan utang BUMN maupun program-program jaminan sosial.
Menutup pandangan fraksinya, Anis Byarwati menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami berharap seluruh catatan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN, sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” pungkas Anis.
Sumber :
