JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kholid menyampaikan delapan agenda strategis yang perlu diperjuangkan secara bersama-sama oleh pemerintah, partai politik, ulama, dan seluruh elemen umat Islam.
"Ada delapan agenda strategis yang harus kita perjuangkan bersama-sama," ujarnya pada Ahad (26/7) di Jakarta.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi itu memaparkan delapan agenda perjuangan yang dimaksud..
Pertama, mengawal dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
PKS memandang perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab kemanusiaan. Indonesia harus konsisten menolak penjajahan, mendorong penghentian kekerasan, memperluas bantuan kemanusiaan, serta memperkuat diplomasi bagi terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Dukungan terhadap Palestina bukan semata-mata persoalan agama. Ini adalah perjuangan melawan penjajahan dan pembelaan terhadap kemanusiaan serta keadilan dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.
Kedua, memperkuat diplomasi Indonesia di dunia Islam melalui Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI.
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mengambil peran yang lebih kuat dalam membangun persatuan, perdamaian, dan kemajuan dunia Islam.
Diplomasi melalui OKI perlu diarahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, penyelesaian konflik, perlindungan umat Islam, serta penguatan kerja sama ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketiga, memperjuangkan ekonomi konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Kholid, pembangunan ekonomi harus diletakkan di atas prinsip kebersamaan, kedaulatan rakyat, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan pemerataan. Sumber daya alam serta cabang produksi yang penting bagi negara harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya memperbesar kekayaan segelintir orang. Ekonomi konstitusi harus menghadirkan pemerataan kesempatan, perlindungan terhadap kelompok lemah, penguatan koperasi dan UMKM, serta pengelolaan sumber daya nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat,” jelasnya.
Keempat, menolak propaganda Islamofobia dan stigma radikalisme terhadap Islam dan umat Islam.
Kholid mengingatkan pentingnya membangun kehidupan kebangsaan yang adil, inklusif, dan bebas dari prasangka terhadap agama tertentu.Upaya menjaga keamanan nasional harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan hukum, bukan melalui pelabelan yang mendiskreditkan Islam, ulama, pesantren, organisasi keislaman, maupun ekspresi keagamaan umat.
“Islam dan umat Islam merupakan bagian utama dari sejarah pendirian dan perjalanan Republik Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada kebijakan maupun propaganda yang menempatkan Islam sebagai ancaman bagi negara,” katanya.
Kelima, mendukung pelarangan dan pencegahan penyebaran gerakan LGBTQ dan siap menjadi inisiator RUU Pelarangan LGBTQ.
PKS mendorong negara melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi muda dari kampanye maupun normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila, dan budaya bangsa. Upaya tersebut harus dilakukan melalui kebijakan yang tegas, pendidikan keluarga, literasi digital, serta pendekatan pembinaan yang manusiawi.
“Kita harus menjaga ketahanan keluarga dan memberikan perlindungan yang kuat kepada anak-anak serta generasi muda. Pada saat yang sama, setiap kebijakan harus tetap dijalankan secara beradab, tanpa kekerasan dan tanpa merendahkan martabat manusia,” ujar Kholid.
Keenam, memperkuat Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan industri halal dunia.
Indonesia memiliki modal demografi, pasar, kelembagaan, dan sumber daya yang sangat besar untuk menjadi pemimpin ekonomi syariah global.Namun, potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih terintegrasi, mulai dari penguatan perbankan dan pasar modal syariah hingga pengembangan zakat, wakaf, sukuk, dana haji, industri halal, serta pembiayaan bagi UMKM.
“Indonesia jangan hanya menjadi pasar produk halal dunia. Kita harus menjadi produsen utama, pusat inovasi, pusat investasi, dan pusat keuangan syariah global,” tegasnya.
Ketujuh, membangun kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi.
Ketidakpastian geopolitik global menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan nasional. Indonesia harus mengurangi ketergantungan strategis terhadap impor, membangun industrialisasi berbasis nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan.
“Kedaulatan politik tidak akan kokoh tanpa kedaulatan ekonomi. Bangsa yang bergantung pada negara lain untuk memenuhi pangan, energi, teknologi, dan pembiayaannya akan selalu berada dalam posisi yang rentan,” ungkap Kholid.
Kedelapan, mendorong reformasi pembiayaan partai politik yang mandiri, transparan, dan berkeadilan.
Kholid menilai reformasi pembiayaan politik merupakan bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi dan perbaikan kualitas demokrasi. Ketergantungan partai politik pada pemilik modal besar berpotensi melahirkan konflik kepentingan, politik transaksional, dan penguasaan kebijakan publik oleh kelompok oligarki.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang mandiri secara kelembagaan dan transparan secara keuangan. Reformasi pembiayaan partai merupakan pintu masuk untuk menekan biaya politik, mencegah korupsi, dan memastikan kebijakan negara tidak dikendalikan oleh kepentingan pemodal,” jelasnya.
Kholid menegaskan bahwa MUI memiliki posisi penting sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus shadiqul hukumah atau mitra strategis pemerintah. Karena itu, sinergi antara ulama, umara, dan kekuatan politik diperlukan untuk menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada nilai agama, konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat.
“Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kokoh antara ulama, pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Kita harus membangun agenda bersama yang bukan hanya menjawab kepentingan umat Islam, tetapi juga memperkuat persatuan, kedaulatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Kholid.
Alumnus Universitas Indonesia itu berharap KUII VIII dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman perjuangan umat sekaligus masukan konstruktif bagi pemerintah.
MUI sebagai penyelenggar harus terus menjadi kekuatan moral yang menjaga persatuan bangsa, menegakkan keadilan, serta memastikan pembangunan nasional tetap sejalan dengan nilai agama dan konstitusi.
“PKS siap bersinergi dengan MUI, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa untuk mengawal delapan agenda tersebut.
Kolaborasi ulama, umara, dan kekuatan masyarakat harus diarahkan untuk menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, sejahtera, bermartabat, serta berkontribusi bagi perdamaian dunia,” pungkas Kholid.
Sumber :
