Hal yang baik malah ditolak. Upaya agar kepala daerah sebagai pejabat publik yang harus fokus untuk mengurus rakyat bukan malah mengurus partai malah ditolak PDIP.
Rangkap jabatan yang selama ini ditentang publik dan kemudian diakomodir DPR dengan membuat UU berkaitan larangan rangkap jabatan malah ditolak Fraksi PDIP di DPR.
Seperti diberitakan KOMPAS.COM, Fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak usulan pelarangan kepala daerah merangkap jabatan sebagai ketua partai politik.
Penolakan itu tertuang dalam pendapat mini Fraksi PDI-P terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) yang disampaikan dalam rapat Panitia Khusus RUU Pemda, Kamis (11/9/2014) malam, di Gedung DPR, Jakarta.
