Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyatakan, sejak tahun 2015 ada dua isu besar yang dihadapi oleh guru-guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Komisi VIII DPR RI pun sudah berusaha sekuat tenaga memperjuangkan guru inpassing ini.
Permasalahan itu, pertama, terkait gaji yang ditunda namun sudah diselesaikan tahun lalu sebesar Rp 4,6 triliun.
Dan tahun 2018 ini ada anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk membayarnya, namun masih ada yang belum terbayar, yaitu tunjangan kinerja (tukin), tapi tetap dianggarkan. Yang kedua, terkait tuntutan status guru inpassing yang meminta untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
