Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Minta Pemprov DKI Jangan Buka Sekolah Saat Kasus Corona DKI Belum Nol

Jakarta – Meskipun data anak yang sakit dalam periode pandemik ini, baik di dalam maupun luar negeri tidak besar, tetapi cukup banyak. 

Hal ini mendapat tanggapan Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Muhammad Thamrin yang meminta Pemprov DKI untuk wasapda dan hati-hati, khususnya bagi Dinas Pendidikan yang akan membuka sekolah, apalagi banyak desakan petisi orang tua yang meminta sekolah tetap ditutup sampai keadaan benar-benar aman dan kurva nol.

Tetap Berkhidmat untuk Umat saat Wabah Korona, PKS distribusikan bantuan senilai Rp 68,9 Miliar

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyalurkan bantuan senilai Rp 68,9 miliar untuk penanganan wabah korona per Selasa (26/5/2020). Bantuan tersebut didapatkan dari kader dan simpatisan PKS se-Indonesia. Bantuan diperkirakan akan terus bertambah mengingat penanganan wabah korona masih belum usai.

PKS Minta Ganjar Lakukan Evaluasi Penanganan Corona

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Riyono / 

Foto - Dok. Riyon

Semarang, PKS Jateng Online - Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng Riyono, Kamis (28/5). Riyono menilai Grafik kasus Pasien Positif Corona di Jawa Tengah masih cukup tinggi, dengan 1.394 kasus. 

Mengklaim Tak Ingin Jemawa, PKS Pastikan Tetap Berkoalisi di Pilkada Depok 2020

KETUA DPD PKS Kota Depok sekaligus Bakal Calon WaliKota Depok, 

Moh. Hafid Nasir bersama dua bakal calon lain dalam acara 'Talk Show 

Pembangunan Bakal Calon Walikota Depok' 

pada Minggu, 1 Maret 2020.* Amir Faisol/PR

PIKIRAN RAKYAT - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan tetap berkoalisi meskipun sudah memenuhi syarat untuk maju secara mandiri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2020 pada September mendatang.

Dukung Fatwa MUI, HNW sesalkan Generalisasi Larangan Sholat Idul Fitri

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA memahami kekesalan Umat Islam akibat terjadinya ketidakadilan dan tindakan tendensius terhadap kaum muslimin terkait kebijakan pemerintah mengatatasi covid-19. 

Terakhir, Ketidak Adilan dan tindakan tendensiun yang dimaksud Hidayat adalah generalisasi pelarangan Sholat Idul Fitri di Masjid walaupun wilayah tersebut masuk zona hijau.

DPR Berkeras Membahas Omnibus Law, PKS: Kami Keberatan!

Jakarta (14/04) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak pembahasan RUU Omnibus Law di Badan Legislatif karena situasi dan kondisi saat ini yang sedang menghadapi persoalan amat serius yaitu persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketua Poksi Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan:

“Dari hari kehari keadaan ini semakin memburuk, jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat bahkan sampai dengan sore kemarin jumlah kasus tersebut hampir mencapai angka 5000 kasus dengan jumlah kematian yang lebih tinggi dari yang sembuh”

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati. 

Foto : Andri/Man

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati bersama perwakilan seluruh fraksi di DPR RI hadir secara virtual pada rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dilaksanakan pada Rabu (20/5/2020).