DENPASAR - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengkritisi pelaksanaan demokrasi sering kebablasan. Seperti terjadi dalam kongres partai-partai politik yang menimbulkan kegaduhan dan akhirnya perpecahan.
"Saya melihat mungkin cuma PKS yang tidak terdengar ribut-ribut. Tapi, proses musyawarah terlaksana seperti diajarkan Pancasila untuk mencapai mufakat," ujar Pastika dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) PKS Provinsi Bali di Denpasar, Ahad (4/10).
"Tak perlu lempar kursi untuk mempertahankan pendapat sendiri," imbuhnya.
Acara Musywil ke-4 PKS Bali dihadiri 500 pengurus perwakilan DPD dan DPC se-Bali. Tampak hadir Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf al-Jufri. Sementara Gubernur Bali didampingi Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Calon Wali Kota Denpasar Made Arjaya yang didukung koalisi PKS, Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya.
Salim Segaf menjelaskan demokrasi PKS bersifat langsung karena seluruh kader dan anggota di suatu wilayah dapat memilih pengurus DPW dan DPD. Hasil Pemilihan Umum Internal (PUI) itu dilaporkan ke DPP guna dimintakan persetujuan.
"Forum Musywil melantik dan mengesahkan pengurus baru, serta memberi amanat untuk pelaksanaan program periode lima tahun ke depan. Jadi, tak perlu gontok-gontokan,"
ungkap Salim. Tema yang diangkat dalam musywil adalah "Berkhidmat untuk Rakyat". Tema yang cerdas menurut Gubernur Pastika.
Ketua DPW PKS Bali yang baru saja terpilih, Mujiono, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Gubernur. PKS siap berkolaborasi untuk mewujudkan Bali Mandara (maju, aman, damai, dan sejahtera).
Sumber :
http://sumut.pks.id/2015/10/gubernur-bali-puji-proses-demokrasi-di.html
