JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, tidak perlu ada kocok ulang dalam penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu PKS mendukung langkah Partai Golkar yang mengajukan Ade Komaruddin (Akom) menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
“Tidak perlu kocok ulang, dan itu bisa dilakukan,” kata Hidayat, Selasa (5/1) di Jakarta.
Menurut Hidayat, sebagai pembuat UU, DPR harus mematuhi UU yang dibuatnya sendiri. UU MD3 telah mengatur pergantian jabatan pimpinan DPR. Apalagi sebelumnya sudah ada preseden saat Wakil Ketua DPR periode lalu Anis Matta mundur dari pimpinan DPR dan langsung Fraksi PKS menunjuk Sohibul Iman sebagai penggantinya.
Lebih lanjut Hidayat menyatakan, PKS sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) berharap Akom dapat segera dilantik agar dapat segera bekerja meningkatkan kinerja DPR, khususnya dalam hal produktivitas sebagai legislator, yang banyak mendapat sorotan negatif dari publik.
Mengenai spekulasi penggantian Fahri Hamzah, Hidayat menyatakan dirinya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun Hidayat menyebutkan, ada tidaknya penggantian bukan karena tekanan dari luar, tetapi murni keputusan organisasi.
Hal ini sekaligus membantah adanya isu yang berkembang pasca pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dan jajaran dengan Presiden Jokowi akhir Desember lalu.
Hidayat menandaskan tidak ada deal politik untuk meminta posisi tertentu, mengganti atau menempatkan orang, apalagi pendanaan partai. “Pertemuan itu adalah murni silaturrahim PKS sebagai bagian dari elemen bangsa kepada Kepala Negara. Sekaligus memperkenalkan pengurus baru PKS. Tidak ada deal politik apa pun. Dan PKS juga tetap bersama KMP,” tandas Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR ini.
Sumber :
