Langkah pemerintah untuk membebani penghematan anggaran di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,9 triliun dikritisi mitranya di komisi I DPR.
Menurut mereka, anggaran di kementerian vital itu justru perlu ditambah bukan dikurangi mengingat tantangan dan ancaman yang dihadapi Indonesia begitu besar.
"Pertahanan perlu ditambah. Kami komisi satu nggak setuju kalau dipotong. Karena tantangan keamanan di Indonesia cukup besar," ujar Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Selain Kemenhan, komisi I DPR nyatanya juga menolak pemotongan anggaran terhadap mitra mereka lainnya. "Banyak yang kami tolak, anggaran untuk kemlu (Kementerian Luar Negeri), BIN (Badan Intelijen Negara). Malah kami usulkan untuk BIN dinaikkan," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, secara sistem perundang-undangan, seharusnya pemerintah membicarakan pemotongan itu dengan DPR. Apakah pemotongan layak atau tidak. Namun, nyatanya, pemerintah mengambil posisi untuk memutuskan pemotongan APBNP 2016 sendiri.
"Kok main potong aja tanpa diambil kesepakatan di DPR dulu. Pemerintah penting untuk menghormati kesepakatan bersama DPR," kesal politikus PKS itu.
Jika masalah pemangkasan terkait dengan pajak yang tidak memenuhi target, seharusnya menjadi bagian yang bisa diukur. Dari awal, Hidayat mengingatkan bahwa target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah terlalu tinggi. Hingga kemudian menghasilkan anggaran yang tidak realistis.
Tentu, hal ini mengindikasikan, seolah-olah perencanaan di pemerintah tidak rigid, rinci dan sesuai realita kemampuan keuangan.
"Harusnya sudah ketauan dari tahun lalu. Nggak tiba-tiba. Kami sidah ingatkan, ekspektasi jangan terlalu tinggi. Seolah pemerintah yakin. Tapi ternyata dari menteri baru, terbuka," tutur wakil ketua MPR itu.
Lantas, bagaimana jika keuangan negara benar-benar minim?
"Apapun, dibahaslah bareng-bareng dengan DPR. Kalau betul minim, minimnya dimana. Sebagian butuh anggaran, minimal tidak dipotong," pungkas Hidayat. (dna/JPG)
Sumber :
