 |
Jakarta (16/9) – Anggota DPR RI Ahmad Zainuddin mengajak para warga di daerah pemilihannya, Jakarta Timur, untuk berpartisipasi dalam Pilgub DKI 2017 mendatang.
Ajakan tersebut terutama ditujukan untuk memilih pemimpin yang memahami agama, tegas, santun, dan merakyat.
“Pilih pemimpin yang memahami agama dan santun. Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah untuk melindungi agama.
Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi,” ujar Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/9).
Menurut Zainuddin, kepemimpinan di DKI Jakarta saat ini memberikan keteladanan yang buruk bagi masyarakat. Hal itu didasarkan atas penilaian terhadap ketidakpuasan kinerja yang muncul karena rendahnya serapan anggaran serta tidak berjalannya sejumlah program prioritas, seperti penuntasan kemacetan, banjir, serta pembangunan infrastruktur.
“Periode ini, pemda DKI sering sekali konflik dengan warga. Terkuaknya kasus reklamasi, membuka mata kita kalau ternyata penggusuran-penggusuran rakyat kecil itu selama ini untuk kepentingan pengusaha besar, bukan semata rehabilitasi jalur hijau, normalisasi sungai ataupun reklamasi laut.Pemerintah sekarang represif. Kita perlu pemimpin tegas, tapi santun merakyat,” tegas Zainuddin..
Selain itu, Zainuddin mengungkapkan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang telah diselenggarakan di Jatinegara, Jakarta Timur, pekan lalu, dirinya banyak menerima keluhan soal kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Keluhan tersebut, misalnya, mengenai larangan sekolah-sekolah untuk melatih siswanya berinfak, berkurban, dan berkewajiban menggunakan jilbab bagi para siswi.
“Pemda yang melarang sekolah agar anak didiknya berinfak atau berkurban, mempersempit ruang gerak pendidikan agama, itu bertentangan dengan Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk mengamalkan keyakinan agamanya sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelas anggota Komisi IX DPR RI ini.
Zainuddin menambahkan, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sikap toleransi harus dikedepankan. Pelarangan hal-hal yang bersifat pengamalan keyakinan dan agama tersebut tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan dapat memicu keresahan. Padahal, persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai dari adanya toleransi dalam menyikapi perbedaan.
“Pemerintahan sekarang harus menjadi pelajaran bagi warga DKI, supaya ke depan memilih pemimpin yang lebih baik dalam memahami agama, santun dan berpihak pada masyarakat. Pemimpin yang baik ditunjukkan dengan hubungannya yang harmonis kepada rakyat, bukan konflik,” pungkas Zainuddin.
Sumber :
http://fraksidpr.pks.id/2016/09/16/warga-dki-membutuhkan-pemimpin-agamais-tegas-santun-dan-merakyat/
