Tampilkan postingan dengan label Fraksi PKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fraksi PKS. Tampilkan semua postingan

Kamis, 29 Juni 2017

Ketua Fraksi PKS Apresiasi Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI Dalam Semangat Rekonsiliasi Kebangsaan


Jakarta (29/6) ~ Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi pertemuan antara Presiden dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) pada momen Idhul Fitri yang lalu (Minggu, 25/6). 

Menurutnya hal itu bisa menjadi sarana rekonsiliasi kebangsaan dan menjaga suasana kebangsaan yang makin kondusif sekaligus produktif.

“Inilah berkah hari raya idhul fitri, sesama warga bangsa saling memaafkan, saling silaturahim, apalagi inisiatif itu datang dari pemimpin republik. Saya yakin silaturahim membawa berkah bagi bangsa ini,” ungkap Jazuli.

Senin, 19 Juni 2017

Ungkapkan Rasa Cinta di Bulan Suci, Fraksi PKS Buka Puasa Bersama Dengan Pemulung di Bantargebang


Kota Bekasi (19/6) — Ada banyak cara mengungkapkan cinta di bulan suci Ramadhan, Fraksi PKS DPR mengungkapkannya dengan menggelar Buka Puasa bersama para pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi (Senin, 19/6).
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa acara ini merupakan bentuk cinta dan solidaritas keluarga besar Fraksi PKS kepada saudara-saudara kita yang menjadi pemulung agar dapat merasakan keberkahan dan kegembiraan di bulan suci Ramadhan.

Rabu, 14 Juni 2017

Soal Isolasi Qatar, Ketua Fraksi PKS Apresiasi Langkah Menlu RI dan Ingatkan Negara-Negara Timteng Potensi Pecahnya Perang Teluk


Jakarta (13/6) — Sepekan ini ketegangan melanda kawasan Timur Tengah yang bermula ketika pada Senin (5/6) Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain tiba-tiba memutus hubungan dengan Qatar. 
Langkah tersebut kemudian diikuti oleh Mesir, Yaman, Libya, Mauritania, bahkan Maladewa. Sejak itu, sejumlah negara pun menutup perbatasan dan segala akses perhubungan dengan Qatar. 
Negara bersengketa juga mengimbau warganya untuk segera meninggalkan Qatar.

Minggu, 21 Mei 2017

Hidayat Nur Wahid: Kebangkitan Nasional Indonesia adalah Hasil Kebersamaan



Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa kebangkitan nasional Indonesia dimulai dengan kepedulian pada masalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diiringi dengan upaya menghidupkan ekonomi yang mandiri. 
Kebangkitan nasional ini merupakan hasil kerja bersama dengan kebersamaan dari seluruh elemen bangsa.

Jumat, 19 Mei 2017

Ketua Fraksi PKS: UU Larangan Penodaan Agama Jangan Dihapus, Sangat Penting Untuk Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama


Jakarta (18/5) – Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang/melanggar kebebasan.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. 
Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut.

Senin, 08 Mei 2017

Penembakan Rumah Anggota Dewan Bentuk Teror



Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai penembakan rumah pribadi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juawini adalah bentuk teror terhadap anggota Dewan.
“Polri agar segera mengusut kasus penembakan rumah pribadi Pak Jazuli dan menemukan pelakunya,” kata Abdul Kharis Ammsyari ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Kamis.

Sabtu, 29 April 2017

Pesan Syukur Ketua Majelis Syuro PKS atas Kemenangan DKI


Jakarta (28/4) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Salim Segaf Al-Jufrie menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada segenap pihak yang telah memenangkan Pilkada DKI dengan kerja luar biasa.
Menurut Menteri Sosial era Presiden SBY periode 2009-2014 ini, kemenangan tersebut tentu sepenuhnya atas skenario dan campur tangan dari Alloh, Tuhan Semesta Alam.
“Jika kita melihat kembali perjuangan kita dalam Pilkada DKI kemarin, kita sudah dalam posisi pasrah mengingat masifnya serangan dari tim lawan untuk menghalalkan segala cara dalam meraih kemenangan, misalnya pembagian sembako dan sebagainya,” jelas Habib Salim dalam Rapat Akbar Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (27/4).

Kamis, 27 April 2017

Rapat Akbar, Jazuli Inginkan Irama Fraksi Pusat-Daerah Selaras



Jakarta (27/4) – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Rapat Akbar Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta. 
Acara yang berlangsung mulai Kamis (27/4) hingga Sabtu (29/4) ini, sekaligus dihadiri oleh Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan.
Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan tujuan diselenggarakannya acara ini adalah agar irama kebijakan Fraksi PKS di tingkat pusat (DPR) dapat selaras dengan yang ada di tingkat daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

FPKS Dukung Perjanjian Penetapan Batas ZEE Indonesia


Jakarta (26/4) – Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh RUU Perjanjian Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2014 antara Indonesia dengan Filipina.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI yang sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta saat melakukan Rapat Kerja bersama dengan pemerintah, Selasa (25/4).
“Kami mendukung RUU perjanjian ini segera disahkan dan direalisasikan. Perjanjian ZEE dengan Filipina ini merupakan salah satu dari beberapa perjanjian yang harus segera dibuat antara pemerintah dengan negara-negara tetangga yang masih memiliki sengketa terkait perbatasan wilayah,” jelas Sukamta.

Minggu, 23 April 2017

FPKS Soroti Rencana TNI terhadap Pemberitaan Tirto.Id



Jakarta (22/4) – Fraksi PKS DPR RI menyoroti rencana Mabes TNI yang akan menempuh jalur hukum kepada pihak Redaksi Tirto.Id dan juga Wartawan AS Allan Nairn, yang menurunkan adanya berita investigasi dugaan makar terhadap pemerintah.
Pasalnya, berita investigasi menyebut beberapa nama, salah satunya adalah Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Melihat hal ini, Sukamta dapat memahami upaya Mabes TNI untuk melalukan langkah tersebut. Namun demikian Sukamta memandang isu ini sangat sensitif dan perlu segera mendapat respon dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi.

Kamis, 20 April 2017

PKS: Ketakutan SARA Tidak Terbukti, Pilkada Aman dan Damai



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa pemilihan gubernur DKI Jakarta hari ini, Rabu (19/4), berlangsung aman dan damai. 
Segala macam kekhawatiran akan adanya konflik suku, agama dan ras, terbukti tidak pernah terjadi.
“Dalam pilkada, seolah Jakarta menghadirkan pertempuran yang SARA. Agama, rihlah, Tamasya Al-Maidah, 212, ternyata berlangsung dengan aman dan damai. Sekarang pilkada juga demikian, aman dan damai,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jaksel. Hidayat dan Sandiaga Uno menghadiri jumpa pers itu.

Senin, 17 April 2017

Fraksi PKS DPR RI Memperingati Hari Kartini Dengan Mengusulkan Pejuang dan Pendiri Diniyah Putri Sumatera Barat Hajjah Rahmah El Yunusiyah Menjadi Pahlawan Nasional


Jakarta, 17 April 2017, Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik dalam rangka memperingati Hari Kartini. Diskusi Publik ini mengambil tema 
“Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Wirausaha”. 
Pada momen ini Fraksi PKS mengusulkan secara resmi Pejuang dan Pendiri Diniyah Putri Sumatera Barat Hajjah Rahmah El Yunusiyah Menjadi Pahlawan Nasional.

Sabtu, 15 April 2017

PKS Wajibkan Kader 3 Provinsi Kumpul di Jakarta saat Pilkada


Partai Keadilan Sejahtera melakukan rapat konsolidasi pemenangan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 putaran kedua di Hotel Kartika Candra, Jakarta Selatan.
Konsolidasi itu dihadiri oleh seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, anggota DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Banten. 
Selain itu juga dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan sejumlah petinggi PKS serta calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Aleg FPKS DPR dan se-Banjabar Konsolidasi Pemenangan Pilgub DKI



Jakarta (13/4) – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).
Rapat ini turut mengundang seluruh Anggota Legislatif Fraksi PKS, mulai dari tingkat pusat (DPR), Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (banjabar), serta pimpinan partai daerah ini, yang berjumlah sekitar 1.250 orang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menekankan bahwa acara ini adalah bagian dari upaya fraksi sebagai salah satu elemen penting pemenangan, baik dalam Pilkada maupun Pemilu 2019.

Selasa, 04 April 2017

Hidayat Nur Wahid: Islam Tercederai Akibat Tindakan Terorisme



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bertemu dengan beberapa anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Indonesia di All-Party Parliamentary Group on Indonesia (APPGI), Rabu (29/3), di London, Inggris. 
Richard Graham MP, John Spellar MP, dan Barroness Uddin menerima kehadiran Hidayat bersama rombongan.
Dalam kunjungan kerjanya, Hidayat menyampaikan bela sungkawanya atas tindakan terorisme yang terjadi di dekat Gedung Parlemen Inggris, Westminster Palace sepekan sebelumnya. 

Jumat, 24 Maret 2017

Jazuli Kerahkan Seluruh Aleg FPKS se-Indonesia Menangkan Anies-Sandi


Jakarta (24/3) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengerahkan seluruh anggota legislatif Fraksi PKS DPR RI, mulai dari level pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk memenangkan paslon Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 mendatang.
“Atas nama pimpinan Fraksi PKS tingkat pusat, saya mengajak kita semua, yang berjumlah sekitar 1.250 orang, untuk bekerja keras memenangkan dan mendukung Anies-Sandi di putaran kedua,” jelas Jazuli di Jakarta, Kamis (23/3).

Jumat, 17 Maret 2017

Hidayat: Pemikiran Hasyim Muzadi Dikagumi Masyarakat Dunia


PARLEMENTARIA.COM– Pemikiran almarhum KH Hasyim Muzadi soal Islam moderat dikagumi masyarakat dunia dan bahkan menjadi soft diplomasi yang sangat kuat dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif.
“Pemikiran almarhum diterima dunia internasional sebagai soft diplomasi. Masyarakat dunia kagum,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jumat (17/3).

Senin, 13 Maret 2017

Klarifikasi Jazuli Juwaini atas Materi Dakwaan Kasus E-KTP


Pada materi dakwaan yang dibacakan pada Sidang Kasus Korupsi e-KTP pada tanggal 9 Maret 2017 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto (sebagaimana juga yang dikutip sejumlah media) disebutkan bahwa saya (Jazuli Juwaini) menerima USD 37 ribu (dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Fraksi/Kapoksi II). 
Kasus ini sendiri berdasarkan penyidikan KPK diduga terjadi pada tahun 2011-2012.
Atas materi dakwaan dan berita yang tersebar luas tersebut saya berkepentingan untuk menyampaikan klarifikasi dan pelurusan informasi sebagai berikut:

Minggu, 26 Februari 2017

Kuatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi


Jakarta (25/2) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai kunjungan Raja Saudi, Salman, ke Indonesia bersama dengan 1500 rombongan pada 1 Maret 2017, sangat positif, terutama untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara.
“Kunjungan Raja Salman dengan membawa rombongan dalam jumlah besar ini sangat positif dan perlu dioptimalkan untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara,” jelas Sukamta di Jakarta, Sabtu (25/2).

Jumat, 24 Februari 2017

Tegakkan Aturan Soal Renegoisasi Kontrak PT Freeport



Jakarta (22/2) – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah tegas dalam menegakkan aturan terkait renegoisasi kontrak dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK).
Karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) No 4/2009.
“Pemerintah selama ini cenderung lunak terhadap berbagai kewajiban yang telah diamanatkan UU Minerba terhadap perusahaan kontrak karya, hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan relaksasi yang dikeluarkan pemerintah sejak UU No 4/2009 ini disahkan. Ini menandakan Pemerintah tidak serius menjalankan aturan yang telah dibuat. Akibatnya, Polemik dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) terus terjadi karena arah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak transparan. Salah satu contohnya adalah proses monitoring pembangunan smelter yang tidak dikendalikan oleh pemerintah dan tidak dijalankan dengan serius oleh PT FI,” jelas Rofi di Jakarta, Rabu (22/2).