Jakarta, jabar.pks.id – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan diskusi publik bertema
“Mewujudkan Negara sebagai Pelayan Rakyat”
di Ruang Pleno FPKS, Gedung Nusantara 1 Lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, tema ini sengaja diangkat karena PKS ingin terus mendorong dan menghadirkan negara yang benar-benar melayani rakyat.
“Dimensi pelayanan publik ini penting karena merupakan alasan utama lahirnya negara, sebagai sebuah kontrak sosial antara penyelenggara negara dengan rakyat untuk mengatur dan mengurus hajat hidup mereka,” buka Jazuli.
Apalagi, tambah Jazuli, Bangsa Indonesia sepakat untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat dan bermakna. Demokrasi Bermakna adalah demokrasi yang bekerja untuk memenuhi keinginan dan aspirasi rakyat sebagai pemilik kekuasaan.
“Jadi, pemimpin itu tugasnya melayani rakyat, bukan melayani elite atau partai pendukungnya,” tegas anggota Komisi I DPR ini.
Pandangan Jazuli ini merujuk pada rumusan konsepsi birokrasi pemerintahan dari lembaga-lembaga internasional dan para pakar pemerintahan yang mengklasifikasikan pemerintahan ke dalam dua kategori, yaitu good governance dan bad governance.
Ada sembilan prinsip good governance, yaitu partisipasi, ketaatan hukum (rule of law), transparansi, responsif, berorientasi solusi/konsensus, kesetaraan (equity), efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.
Birokrasi pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan sendirinya masuk dalam kategori bad governance.
Dengan merujuk pada konsepsi di atas, menurut Jazuli, birokrasi di Indonesia belum benar-benar menerapkan good governance, sehingga perlu terus didorong terus upaya reformasi birokrasi.
“Praktek buruk yang masih sering terjadi dalam birokrasi kita, misalnya politisasi birokrasi, maladministrasi, korupsi, kesejahteraan ASN terutama honorer yang belum tertangani dengan baik, dan lain-lain,” papar Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.
Jazuli memberi 5 (lima) solusi untuk menata birokrasi yang melayani.
- Pertama, birokrasi harus membangun budaya melayani, bukan dilayani.
- Kedua, birokrasi harus memperkuat sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen dalam rangka mengelola sumber daya manusia di birokrasi.
- Ketiga, birokrasi harus mengembangkansistem akuntabilitas.
- Keempat, untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dalam birokrasi maka diperlukan satu sistem pengawasan yang kuat dan melekat, yang mencegah perilaku maladministrasi dan korupsi.
- Kelima, perbaikan dan penguatan sistem regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan sinergis dari pusat hingga daerah yang mementingkan dimensi pelayanan publik.
“Saat ini sudah ada UU Pelayanan Publik, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, termasuk gagasan RUU Etika Penyelenggara Negara. Sejumlah daerah juga telah melahirkan Perda Pelayanan Publik. Kita harus kawal implementasi dari kebijakan tersebut,” tutup Jazuli.
Menurut rencana, acara ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (pidato kunci). Serta beberapa pemapar, yaitu Asman Abnur (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Sofian Effendi (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara), Sutriyono, (Anggota Komisi II DPR RI), dan Anies Baswedan (Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). (HumasDPPPKS/DLS).
Sumber :
