Brebes (15/8) – Sebagai Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihannya di Jawa Tengah IX, kontribusi pembangunan Abdul Fikri bagi masyarakat Kabupaten Brebes terbilang cukup banyak.
Pasalnya, sejak dilantik menjadi Anggota DPR dari Fraksi PKS pada Oktober 2014, Abdul Fikri rajin turun menyapa konstituennya yang meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, serta Kabupaten Brebes.
Tidak hanya saat reses, tapi di tiap pekannya, Abdul Fikri senantiasa berkomitmen untuk kembali ke Dapil untuk menyapa, menyerap, dan memperjuangkan setiap aspirasi konstituennya untuk dibawa dalam perumusan kebijakan saat berada di parlemen.
Kiprah Abdul Fikri tersebut sudah dimulai, khususnya sejak dirinya berada di kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Sosok berusia 54 tahun ini mengakui bahwa kontribusi terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat Brebes bukan sekadar semata karena sosoknya sebagai wakil rakyat, melainkan karena keprihatinannya melihat data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Brebes sebagai kabupaten/kota peringkat terendah se-Jawa Tengah.
“Tiga periode saya mewakili dapil IX Jawa Tengah. Di tahun 2019 mendatang sepertinya tidak berubah. Dua periode lalu di provinsi. Apalagi kadang saya malu karena terlalu tidak bisa mengangkat potensi yang ada untuk paling tidak bersaing dengan kabupaten dan kota lain.
Di sekitar kita, mungkin hanya Kota Tegal yang masuk 10 besar IPM nya, sekarang ini mungkin peringkat 7. Tapi, Brebes menempati peringkat 35 terendah di seluruh Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2016,” jelas Abdul Fikri saat bertemu pers di Brebes, Kamis (10/8).
Abdul Fikri menambahkan, dari awal tahun menjabat di DPR RI, telah berjuang untuk pembangunan Brebes. Hal itu sebagaimana saat dirinya duduk di Komisi VIII yang menjadi mitra salah satunya dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Saya mendampingi terus. Bahkan waktu ada laporan dari Pak Sekwan BPBD Kabupaten Brebes Pak Zainuddin, ada serkel yang putus sampai Gunung Geulis, Jipang, Bantarkawung, saya segera minta agar pak bupatinya kala itu, minta ajuan bantuan ke pusat. Alhamdulillah langsung cash dibantu 250 juta.
Bahkan sebenarnya dalam kondisi bencana, ada dana siap pakai yang bisa diambil berapa milyar pun. Kalau tidak salah dapat dananya, maka saya paksa BNPB kalau itu untuk datang ke lokasi bencanan agar dananya bisa turun. Alhamdulillah, dari pihak pemda juga hadir,” jelas wakil rakyat PKS kelahiran Slawi, Tegal ini.
“Meskipun setelah cair, saya tidak diundang, namun saya telah menjalankan fungsi utama sebagai dewan, yaitu budgeting dan aspirasi. Terutama, agar dapat memfasilitasi antara pemerintah, masyarakat, dan parlemen, langsung short cut,” tegas Kandidat Doktor Bidang Ilmu Lingkungan dari UNDIP ini.
Tak sampai di situ, komitmen Abdul Fikri bagi pembangunan pun juga terlihat saat meninjau kondisi Desa Wisata Kaliwingi Brebes. Dirinya membawa rombongan besar untuk melihat betapa besarnya potensi pariwisata di daerah tersebut yang masih membutuhkan perhatian. Maka, untuk mencari solusinya, Abdul Fikri turut pula mengajak banyak profesor untuk menyusuri jalan sepanjang 1,5 kilometer yang masih belum diaspal.
“Termasuk juga kaliwingi, waktu itu saya membawa rombongan besar, saya bawa profesor banyak. 1,5 kilometer belum diaspal,” jelas Sekretaris Wilayah Dakwah (Wilda) PKS Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta (Jatijaya) ini.
Kini, Abdul Fikri yang menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, mengaku hanya dapat mendorong agar pemerintah daerah untuk concern untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada di wilayahnya masing-masing, secara lebih fokus dan terencana. Termasuk mengembangkan industri kreatif yang tidak melulu berasal dari potensi alam di daerah.
“Sekarang ini eranya industri kreatif, jadi kalau kita hanya mengandalkan bentang alam, sudah tidak eranya lagi. Di satu sisi, kita tidak bisa menjual, dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sangat sulit untuk bisa cepat dapat keuntungan,” jelas Abdul Fikri.
Oleh karena itu, dalam tiap resesnya, Abdul Fikri mengajak para mitra di Komisi X untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan di masyarakat. Termasuk, jika diperlukan untuk membuat kesepakatan berupa MoU kepada kementerian/lembaga terkait.
“Segera saja, kalau memang segera dibutuhkan untuk kemajuan Brebes segera dibuatkan MoU,” tegas Abdul Fikri.
Sumber :
