Jakarta (11/5) – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Indonesia terkait konflik Palestina.
Penolakan itu terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, Palestina, secara sepihak.
“Karena itu, kewajiban bagi Pemerintah Indonesia yang diamanahkan Undang-Undang Dasar, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Indonesia. Dan untuk melanjutkan apa yang telah disepakati, yaitu tidak membiarkan keputusan sepihak itu dalam rangka menghadirkan negara Palestina yang merdeka,” jelas Hidayat Nur Wahid aksi solidaritas "Indonesia Bebaskan Al Quds" di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (11/5).
Wakil Ketua MPR RI ini juga menegaskan sikap Presiden AS Donald Trump itu juga bentuk pengabaian pengabaian suara masyarakat dunia.
"Donald Trump telah mengabaikan suara masyarakat dunia yang disampaikan dalam sidang PBB, maupun dari demonstrasi-demonstrasi di dunia," tambah Hidayat di depan ratusan ribu massa aksi yang hadir.
Di sisi lain, Hidayat juga menekankan tidak akan pernah dan jangan berharap Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Bahkan Bapak Proklamator Bung Karno menentang keras penjajahan Isrel terhadap Palestina. Ketika itu, Bung Karno menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika masih ada penjajahan," jelas Anggota Komisi Bidang Luar Negeri DPR RI ini.
Hidayat pun ungkapkan dengan adanya rencana pemindahan ini akan semakin membahayakan masa depan perdamaian di Timur Tengah (Timteng) dan Palestina di masa depan.
Sebelumnya, PKS juga telah mengirimkan surat protes kepada Kedubes AS, pada Rabu (9/5). Surat protes itu diberikan melalui delegasi PKS, yaitu Hidayat Nur Wahid, Ledia Hanifa, Rofi Munawar, Aboe Bakar Alhabsyi, dan Sukamta.
Sumber :
http://pks.id/content/pemerintah-harus-tindak-lanjuti-aspirasi-masyarakat-indonesia-soal-palestina
