Jakarta (27/8) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman miris melihat sikap Polri yang menyatakan aksi deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai tempat di Indonesia berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sohibul menilai sikap itu adalah improvisasi middle leaders di kalangan Polri dan kesalahan menerjemahkan perintah pimpinan.
"Menurut saya logika-logika itu hanya improvisasi middle leaders di kalangan Polri. Itu cermin kesulitan mereka menerjemahkan perintah pimpinan. Jika itu benar berarti kita sedang mengarungi demokrasi tanpa logika publik yang sehat. Ini pertaruhan fatal berbangsa dan bernegara. Sangat miris," kata Sohibul melalui cuitan di Twitter dengan akun @msi_sohibuliman pada Ahad (26/8/2018).
Polri, dinilai Sohibul, berasal dari rakyat dan hadir menjadi pengayom rakyat. Polri bersenyawa dengan rakyat, mestinya logika Polri tidak beda dengan logika rakyat. Ketika ada dua logika rakyat yang bertentangan Polri mesti ambil jarak, lalu mengelola keduanya secara proporsional. Polri akan tetap menjadi milik seluruh rakyat.
Tagar #2019GantiPresiden dan #2019JokowiLanjut menurutnya adalah dua logika yang bertentangan tapi sah disuarakan dan disebarkan jelang pilpres 2019. Pilpres menjadi ajang pengujian petahana, “apakah layak dilanjutkan jika dipilih oleh lebih dari 50 persen atau harus diganti jika sebaliknya. Jika ada yang dilarang buat apa Pilpres?" kata dia, mempertanyakan.
Logika-logika tersebut sebetulnya, menurut dia, sederhana dan mudah dipahami oleh siapapun, apalagi aparat. "Tapi menjadi jelimet ketika dicampur aduk dengan logika kepentingan di luar maslahat publik. Institusi Polri dan maslahat publik itu lebih esensial, sementara penguasa selalu berganti. Semoga yang esensial tidak dikorbankan," kata dia.
Sumber :
http://pks.id/content/pelarangan-2019gantipresiden-cermin-demokrasi-tanpa-logika-sehat
