 |
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto
saat RDPU Banggar DPR RI dengan Direktur Eksekutif INDEF
Tauhid Achmad dan Chief Eco Mandiri Andry Asmoro
di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,
Rabu (29/1/2020). Foto : Andri
|
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan Pemerintah agar membuat rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun di bidang ekonomi makro kecil menengah, Hermanto menuturkan perlu ada strategi dalam APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar kompetitif di pasar modern.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti kondisi pasar saat ini banyak didominasi oleh produk-produk asing, sehingga keberadaan industri lokal sedikit mengalami kesulitan dalam bersaing, terlebih produk-produk asing tersebut banyak menguasai pasar jual beli online.
Bisnis online dan retail produknya banyak berasal dari luar negeri, bahkan pasar modern jarang sekali dijumpai produk Made in Indonesia.
“Banyaknya Made In china, Vietnam dan lain-lain. Ini karena banyaknya impor ke Indonesia itu bisa mengakibatkan merajalelanya produk luar negeri dan melemahnya produk dalam negeri dalam sistem pasar,” ujar Hermanto saat RDPU Banggar DPR RI dengan Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Achmad dan Chief Eco Mandiri Andry Asmoro di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Hermanto mengamati bahwa produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal mengalami kesulitan untuk masuk pasar modern, sementara industri luar negeri bisa dengan mudah untuk masuk ke pasar modern karena didukung oleh keberadaan teknologi informasi yang mumpuni.
Sehingga ini patut menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam menyusun rencana RAPBN-P 2020 jika diperlukan.
“Produk yang diproduksi masyarakat kita ini mengalami kesulitan masuk pasar modorn, inilah yang mengakibatkan sejumlah UMKM di Indonesia mengalami kolaps dan terancam tutup karena tidak berdaya mengadapi arus pasar bebas,” sambung legislator dapil Sumatera Barat I itu.
Ia memperdalam tentang bagaimana langkah efektif dalam menyusun APBN yang proporsional dalam mendorong pemberdayaan masyarakat ekonomi desa. Hal ini penting agar menjadi masukan untuk Banggar DPR RI dalam menyusun APBN yang proporsional dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi UMKM di tengah derasnya arus pasar bebas.
“Ini harus dibicarakan di APBN bagaimana proporsionalitas APBN itu terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Walaupun sekarang ini ada Dana Desa, tapi Dana Desa itu tidak terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” tutup Anggota Komisi IV DPR RI itu. (hs/sf)
Sumber :
