Pertamina Rugi, Anggota DPR Pertanyakan Peran Komisaris Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu. Ia menilai, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah.

Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?," tegas Mulyanto dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka, Fraksi PKS Ajak Generasi Bangsa Gaungkan Semangat Proklamasi

Jakarta (27/8) – Fraksi PKS DPR RI mengumumkan pemenang Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno pada hari ini tanggal 27 Agustus 2020. Acara yang dirilis melalui sosial media Fraksi PKS ini terselenggara secara meriah di mana ditampilkan video peserta dengan berbagai latar dan kreasi sehingga pembacaan teks proklamasi tampak hidup.

Acara dikemas dengan Webinar mengangkat tema “Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka dengan menghadirkan narasumber Dr H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr Siti Zuhro, MA (Peneliti Senior LIPI), dan Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH (Kepala BNPT/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

PKS Usung Agus Bastian - Yuli Hastuti di Pilkada Purworejo

Penyerahan rekomendasi kepada 

pasangan Agus Bastian - Yuli / Foto: Wlly

Semarang, PKS Jateng Online - PKS Resmi mengusung pasangan petahana Agus Bastian dan Yuli Hastuti dalam Pilkada Kabupaten Purworejo 2020. Hal ini ditandai dengan pemberian rekomendasi kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati terkait di Gedung DPW PKS Jawa Tengah, Senin (24/8).

Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih menyampaikan pesan kepada pasangan tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, serta mengayomi masyarakat purworejo.

Jangan Lupakan Kesejahteraan Guru Honorer

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat interupsinya 

di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, 

Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Foto : Arief/Man

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, ada hal yang seringkali luput ketika membahas belanja bantuan sosial, yaitu guru honorer. Karena selama ini ketika berbicara terkait belanja bantuan sosial, data yang diambil selalu berdasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga nasib guru honorer seringkali terabaikan.

“Dengan kondisi Covid sekarang ini, ada problem yag cukup besar. Yaitu ada segmen yang tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu pra kerja, tidak masuk juga pada program belanja sosial lainnya, tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu adalah guru-guru honorer,” terang Ledia dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Fikri Faqih: Hindari Politisasi Pandemi

Ketua DPW PKS Jateng, Dr. Abdul Fikri Faqih,MM, 

dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke 75 

kemerdekaan Republik Indonesia, di Halaman Kantor 

DPW PKS Jateng, Jl.Kelud Raya no.46. Petompon, Semaran

Semarang, PKS Jateng Online – Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa sampai bulan Desember 2020, ada 21 daerah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada. 

Hal ini disampaikan Fikri dalam upacara peringatan HUT ke-75 RI di halaman kantor DPW PKS Jateng, senin (17/8).

Pada kesempatan ini, Fikri juga memberikan arahan kepada kader dan simpatisan PKS di wilayah Jawa Tengah untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam membangun demokrasi dengan pilkada yang bermartabat dan berwibawa salah satunya dengan menghindari politisasi pandemi.

“Mari kita bangun demokrasi dengan pilkada yang bermartabat dan berwibawa. Jangan kemudian lantaran covid-19 ini lantas kita menjadi liar. Hindari politisasi pandemi, bagi-bagi masker dan hand sanitizer untuk alat kampanye. Kita beri bantuan tetapi jangan karena untuk kepentingan sesaat.” Jelas Fikri.

Fikri menegaskan bahwa jangan sampai terdengar lagi berita negatif bantuan digunakan untuk kampanye karena dengan begitu demokrasi menjadi tidak bermartabat dan turun kualitasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR-RI ini menilai praktik seperti itu sama saja dengan money politic.

“Demokrasi ini menjadi turun kualitasnya karena money politic, ini harus kita lawan. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan masyarakatnya mencintai pemimpinnya. Hingga Allah menurunkan RidhoNya untuk kita semua” pungkasnya.

Sumber :

http://jateng.pks.id/home/detail/4022/Fikri-Faqih-Hindari-Politisasi-Pandemi

Haru Suandharu : rasa kebangsaan rakyat Indonesia sedang terganggu

Indonesia sedang mengalami fase pencarian jati diri sehingga ‘rasa’ kebangsaan rakyat Indonesia terganggu, hal ini terbukti dengan banyaknya gesekan horizontal di masyarakat dan juga dengan adanya kelompok yang merasa ‘Pancasilais’, pernyataan ini diungkap dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR Jawa Barat, Haru Suandharu pada hari Selasa (25/8) di Gedung Keadilan Jabar, Jalan Sukarno Hatta – Bandung.

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan adalah program yang telah lama dilaksanakan secara berkala oleh Legislatif sebagai pengokohan Pilar Kebangsaan pada warga negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan warga negara lebih memahami jati diri bangsa yang sudah disepakati oleh para founding father bangsa Indonesia.

Teror Terhadap Ulama, HNW : Ada Yang Dilupakan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dihadapan pengurus, anggota dan peserta Mukernas Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menyatakan prihatin terhadap aksi teror, intimidasi dan perundungan yang menimpa para ulama. 

Perundungan itu terjadi menurut Hidayat karena pelakunya tidak menyadari betapa besar jasa dan peran para ulama bagi kemerdekaan serta keutuhan NKRI. Akibatnya, tanpa merasa bersalah sedikitpun, mereka terus meneror ulama.

Pemerintah Perlu Bina Nelayan Kecil Agar Mampu Operasikan Kapal 30 GT

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. 

Foto : Arief/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hingga saat ini penguasaan kapal 30 Gross Tonnage (GT) hanya dimiliki segelintir pelaku usaha perikanan. Sekitar 95 persen kapal berbendera Indonesia yang bekerja mencari ikan di laut dalam usaha perikanan tangkap kekuatannya tidak sampai 30 GT.

Menurut Akmal, Pemerintah selama ini berfokus pada pembinaan nelayan kecil yang mayoritas bekerja dengan kapal berkekuatan 5 GT. Ia memahami memang pada kenyataannya, hingga saat ini mayoritas nelayan kita adalah nelayan kecil. 

Organisasi kelompok-kelompok nelayan dengan manajemen kelompok sangat minim yang mampu berkolaborasi mengelola kapal besar.

Tahun Baru Islam, Energi Bangsa Indonesia Untuk Hijrah

Jakarta – Tahun baru Islam 1442 Hijriah kali ini berbeda dari biasanya lantaran masih mewabahnya pandemik virus corona baru alias Covid-19.

Meskipun begitu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengajak masyarakat untuk menjadikan momen pergantian tahun ini sebagai energi baru menyongsong kehidupan yang lebih baik.

HNW: Teror Terhadap Deklarasi Kami Adalah Warisan Penjajah Dan Ciderai Demokrasi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai, ancaman teror dan intimidasi serta pembajakan akun yang dialami sejumlah Tokoh Nasional yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai warisan penjajahan. 

Ancaman teror dan intimidasi seperti itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan prinsip negara hukum, yang sudah disepakati berlaku di Indonesia, dan seharusnya dijaga serta dijunjung tinggi.

Penerapan ‘E-Voting’ dalam Pemilu Perlu Dikaji Mendalam

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, ide penerapan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya perlu dikaji lebih dalam. Terutama terkait kesiapan teknologi hingga daerah terpencil, rekapitulasi elektroniknya serta kesiapan masyarakat yang akan menerapkan e-voting

“Ide bagus tentang bagaimana e-voting dijalankan walaupun tentu kita juga sudah mengkajinya bagaimana e-voting ini bisa diterapkan agar kita sepakati rekapitulasi elektroniknya.

Tapi e-voting, karena masyarakat kita guyub, suka dengan kumpul, mungkin masih perlu kita pertimbangkan ulang,” ujar Mardani usai pertemuan dengan para Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Serang, Banten, Rabu (19/8/2020).

PKS: Pembangunan Kampung Akuarium Janji Kampanye Anies, Harus Prioritas

Jakarta – Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun kembali Kampung Susun Akuarium, di Penjaringan, Jakarta Utara. Aziz menyebut pembangunan Kampung Susun Akuarium yang dahulu digusur saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan janji kampanye Anies.

“Saya kira itu (pembangunan Kampung Akuarium yang digusur Ahok) memang janji kampanye beliau (Anies). Jadi, harus diwujudkan. Saya kira itu harus diprioritaskan, apalagi ini berpacu waktu. Kan beliau tinggal dua tahun (menjabat), dan pembangunan itu bukan waktu yang singkat,” ujar Aziz saat dihubungi, Senin (17/8/2020).

Mardani: Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bagus dan Ambisius

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera 

usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, 

Sidang Bersama DPR-DPD RI, 

serta Pidato Presiden RI di Gedung Nusantara, 

Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto : Erman/Man

Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di hadapan pada rapat paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2020). 

Presiden berharap tingkat pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

PKS Minta Pemprov DKI Libatkan Tokoh Agama Sosialisasi Soal Corona

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdul Aziz mengatakan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang baik dalam memberikan sosialisasi mengenai COVID-19, namun angka kesadaran masyarakat masih di bawah standar. 

Oleh karenanya, PKS meminta Pemprov DKI Jakarta melibatkan tokoh agama untuk ikut memberikan sosialisasi.

Agung BM : Penting Bagi Warga Untuk Membangun Ketahanan Pangan Dari Rumah

Agung BM , menjelaskan pentingnya ketahanan Pangan 

/ Foto: Andyn

Semarang, PKS Jateng Online - Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, Agung Budi Margono menjelaskan betapa pentingnya membangun ketahanan pangan di dalam keluarga ditengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19. 

Ketahanan pangan tersebut, dapat menjadi alternatif akibat dampak kebijakan dan anjuran pemerintah yang masih membatasi kegiatan dan terbatasnya akses terhadap sumber pangan. Hal ini disampaikan Agung dalam kegiatan serap aspirasi bersama Anggota DPRD Jateng, Agung Budi Margono, di Kelurahan Pleburan, Semarang Selatan. Kamis (13/8).

Mulyanto Nilai RUU ‘Omnibus Law’ Membuat Pendidikan Jadi Liberal dan Mahal

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto. 

Foto : Azka/Man

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto menilai ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) sangat berbahaya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya banyak aturan penting dalam penyelenggaraan pendidikan akan dihapus dan diubah dengan ketentuan baru RUU ini.

“Sayangnya, ketentuan baru dalam RUU Cipta Kerja ini cenderung menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis dan menanggalkan aspek kebudayaan dalam pendidikan,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, baru-baru ini. 

Fraksi PKS DPRD Kota Salatiga Bagikan Ratusan Masker Gratis

Fraksi PKS DPRD Kota Salatiga, dipimpin oleh Ketua Fraksi,
Budi Santoso sedang berbincang menggali informasi
tentang penanganan wabah virus Corona dengan Kepala Puskesmas Kalicacing,
dr. Indriani Dwi Astuti saat melakukan aksi pembagian masker gratis
kepada warga dan tenaga medis, Senin (23/3/2020).

Fraksi PKS DPRD Kota Salatiga, dipimpin oleh Ketua Fraksi, Budi Santoso sedang berbincang menggali informasi tentang penanganan wabah virus Corona dengan Kepala Puskesmas Kalicacing, dr. Indriani Dwi Astuti saat melakukan aksi pembagian masker gratis kepada warga dan tenaga medis, Senin (23/3/2020).

Salatiga-Empat anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (23/3) membagikan ratusan masker gratis kepada tenaga medis dan warga di beberapa puskesmas di Salatiga.

Ida : Masyarakat keluhkan tingginya biaya Pembelajaran Jarak Jauh

Ida Nurul Farida Anggota Komisi E DPRD Jateng

Semarang, PKS Jateng Online - Anggota Komisi E DPRD Jateng Ida Nurul Farida mendapati keluhan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 dalam reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedangan, Tuntang Kab. Semarang. 

Salah satunya adalah Agus Warsito (50) warga Gendongan, Kecamatan Tingkir mengeluhkan kebutuhan internet guna menunjang pembelajaran daring sangat tinggi. Ia mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan spot wifi gratis bagi masyarakat khususnya pelajar.

Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras dan Eksploitasi Anak pada RUU Ciptaker

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Dalam Pasal 79 RUU Cipta Kerja (Ciptaker), memuat sejumlah penghapusan pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain yang memuat ketentuan mengenai pelarangan dan sanksi iklan niaga tentang minuman keras, zat adiktif, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama, serta eksploitasi anak di bawah usia 18 tahun. 

“Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah mengatur pemberlakuan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan minuman keras, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, namun ketentuan pemberian sanksi itu diubah dan dihilangkan di draft RUU Cipta Kerja" ujar Kharis. 

Di Malam Tahlilan, Anies Kenang Komunikasi Terakhir Bersama Almarhum Dany Anwar

Jakarta – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) menyelenggarakan Tahlil, Dzikir, dan Doa 40 Hari Mengenang Wafatnya Guru Tercinta KH Hilmi Aminuddin sekaligus mendoakan Dr. KH Ahzami Sami’un Jazuli, MA; H. Mutammimul ‘Ula, SH; dan H. Dani Anwar, Minggu (9/8/2020) malam.

Acara yang disiarkan secara live streaming di akun youtube PKSTV Jakarta tersebut, diikuti pula dengan tausiyah dan testimoni beberapa tokoh, di antaranya Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid; Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Mochtar; Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan Aus Hidayat Nur; serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi. Tak lupa pula Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.

Masyarakat Usulkan Spot Wifi Gratis untuk Dukung PJJ

Salatiga-Agus Warsito (50) warga Gendongan, Kecamatan Tingkir mengeluhkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) anaknya di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, kebutuhan internet guna menunjang pembelajaran daring sangat tinggi. 

Ia mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan spot wifi gratis bagi masyarakat khususnya pelajar. Hal itu ia sampaikan dalam Reses Hj. Ida Nurul Farida, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di RM Kampung Banyumili, Sabtu (8/8).

Pimpinan MPR Tebar Daging Qurban Bagi Penderita Corona, Penjaga Makam, Security Dan Kaum Duafa.

Pandemi wabah Corona Covid-19 belum menampakkan tanda-tanda akan mereda. Setiap hari, jumlah korban terpapar Covid-19 juga terus bertambah. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan niat umat Islam Indonesia untuk melaksanakan qurban, pada Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu. Ini dibuktikan dengan banyaknya binatang qurban yang dipotong pada Hari Raya Idul Adha.

Gerakan memotong hewan Qurban pada hari raya Idul Adha 1441 H, ini juga dilakukan oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA. 

Kenang Dany Anwar, Pimpinan DPRD: Kami Banyak Belajar Dari Beliau

Jakarta – Duka mendalam dirasakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru saja kehilangan salah satu kader terbaiknya yakni Dany Anwar yang meninggal dunia pada Senin pagi (3/8/2020).

Politisi senior PKS tersebut, saat ini duduk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Komisi A.

Mengadu Pada Aleg Komisi X, Mahasiswa Curcol Soal UKT

Ledia Hanifa menerima aspirasi mahasiswa

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Se-Jawa Barat mengadukan keberatan mereka soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tetap diberlakukan selama pandemi kepada anggota komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

“Kami sangat keberatan dengan UKT yang tetap diberlakukan ini, padahal keluarga kami ikut terdampak pandemi Covid-19, pemasukan keluarga berkurang sementara pengeluaran tidak berubah bahkan cenderung bertambah dengan adanya kebutuhan perkuliahan jarak jauh seperti kebutuhan pulsa dan kuota,” kata salah satu perwakilan mahasiswa dari Unisba.