Gelar Webinar UU DKJ, PKS Berikan Catatan Penting

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta memberikan catatan penting pada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). 

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin pada acara Webinar UU Daerah Khusus Jakarta yang digelar Bidang Ekuintek-LH dengan tema Dampak UU DKJ Terhadap Kehidupan Warga Jakarta, Rabu (22/5/2024) yang disiarkan langsung melalui kanal youtube PKSTV Jakarta.

Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka, Fraksi PKS Ajak Generasi Bangsa Gaungkan Semangat Proklamasi

Jakarta (27/8) – Fraksi PKS DPR RI mengumumkan pemenang Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno pada hari ini tanggal 27 Agustus 2020. Acara yang dirilis melalui sosial media Fraksi PKS ini terselenggara secara meriah di mana ditampilkan video peserta dengan berbagai latar dan kreasi sehingga pembacaan teks proklamasi tampak hidup.

Acara dikemas dengan Webinar mengangkat tema “Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka dengan menghadirkan narasumber Dr H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr Siti Zuhro, MA (Peneliti Senior LIPI), dan Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH (Kepala BNPT/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Konsolidasi Tanpa Mengabaikan Check And Balance

Anggota MPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, saat menjadi pembicara ‘Diskusi Empat Pilar MPR’, Press Room, Komplek Parlemen, Jakarta, 17 Juni 2019, mengatakan partai politik dibangun untuk mengejar kekuasaan namun hal demikian harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa. 

"Jangan hanya kekuasaan ", ujarnya dalam diskusi bertema ‘Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca Pemilu 2019’ itu.

Selepas Pemilu 2019, Jazuli Juwaini mengharap agar partai politik yang lolos parlement threshold membangun konsolidasi institusi parlemen. Dimaksud dengan konsolidasi institusi parlemen adalah seluruh partai yang mempunyai kursi di DPR lebih mendahulukan tugas-tugas DPR yang dirasa penting dan besar.

Dari Pengamat Politik Hingga Capres Bicara PKS

PKS itu unik, selalu saja disorot para pendukung sebelah. Rasa penasaran yang menjangkiti hati mereka untuk mempunahkan PKS di Indonesia, entah sudah berapa ribu isu receh yang telah dipropagandakan. 

Namun hal tersebut tidak berbuah hasil. Tanggapan dari beberapa tokoh mengenai partai dakwah ini, yang bisa menjawab kenapa PKS hingga saat ini tetap eksis.

Prof. Dr. Siti Zuhroh, M.A. (Pengamat Politik LIPI)

Pemimpin PKS tidak pernah rangkap jabatan, ketika telah selesai menjabat, mereka tidak lagi menjabat di bidang lain. Ini merupakan sisi positif PKS dibanding partai lain.

FPKS Siap Bukukan Karya Pemenang Lomba Penulisan Kebangsaan

Jakarta (8/12) – Dalam rangka mendorong semangat Nasionalisme Indonesia, Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Lomba Penulisan Kebangsaan Jilid II dengan tema “Islam dan Patriotisme Kebangsaan”.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menegaskan lomba kepenulisan ini diselenggarakan untuk mengulang kesuksesan lomba yang sama yang dilakukan pada medio tahun 2015 silam dengan diikut-sertakan oleh hampir 3000 peserta dari seluruh Indonesia.

Koalisi PDIP-PKS Berpeluang Besar Menghadapi Pilkada Gubernur DKI

Pengamat politik R Siti Zuhro mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang besar berkoalisi untuk menghadapi Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017. 

Figur yang paling ideal dari PKS jika berkoalisi dengan PDIP adalah Muhamad Idrus.

“Partai akan melihat kader yang berpotensi menang. Kalau dari PKS yang paling santer disebut dan benar-benar layak saya kira Muhamad Idrus, dia berpeluang besar,” ujar Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (13/5).

Proses Sosialisasi Pilkada Belum Menyentuh Hal-Hal Substansif

Jakarta. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang belum menyentuh hal-hal substansif.

“Sosialisasi Pilkada Massif, tapi tidak edukatif. Terutama untuk masyarakat lokal hanya sosialisasi tanggal-tanggal saja,”