"Jangan hanya kekuasaan ", ujarnya dalam diskusi bertema ‘Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca Pemilu 2019’ itu.
Selepas Pemilu 2019, Jazuli Juwaini mengharap agar partai politik yang lolos parlement threshold membangun konsolidasi institusi parlemen. Dimaksud dengan konsolidasi institusi parlemen adalah seluruh partai yang mempunyai kursi di DPR lebih mendahulukan tugas-tugas DPR yang dirasa penting dan besar.
Partai politik sah mengejar kekuasaan namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab. Perbedaan sikap di parlemen bagi Jazuli tidak menjadi masalah. Boleh ada fraksi yang mendukung, boleh ada fraksi yang menjadi oposisi namun dalam soal pengawasan, semua fraksi harus sepaham agar tugas parlemen menjadi bagus dan nyata.
“Jangan sampai tugas besar DPR diabaikan karena sikap pragmatis”, paparnya. Bila konsolidasi seperti ini terbangun menurutnya tugas dan pekerjaan di parlemen akan terpenuhi dan selesai. “Konsolidasi di parlemen akan membuat tugas-tugas yang ada terpenuhi”, ucapnya.
Dirinya berharap, begitu dilantik menjadi anggota parlemen diharap semua langsung ‘running’ bekerja. Apapun perkembangan politik yang terjadi menurut Jazuli, proses check and balance antara eksekutif dan legislative harus tetap terjaga.
“Jangan sampai check and balance hilang”, ucapnya. “Meski ada koalisi namun check and balance tetap perlu”, tambahnya.
Dirinya mencontohkan saat PKS ikut dalam koalisi mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun partai itu tetap mengkritisi bila ada kebijakan yang tidak tepat.
“Sehingga membuat PKS disebut anak nakal”, ungkapnya. Pentingnya check and balance itulah membuat dirinya mengajak kepada semua termasuk media massa untuk menjaganya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, membenarkan apa yang dikatakan oleh Jazuli bahwa tujuan partai politik dibentuk salah satunya adalah untuk mengejar kekuasaan.
Kekuasaan disebut ada tiga, eksekutif, legislatif, dan judikatif. Sebab kekuasaan judikatif harus independent maka satu cabang kekuasaan itu bukan domain dari partai politik.
Konsolidasi kekuasaan di DPR baginya sudah sangat jelas yakni adanya koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Kubu 01 dan Kubu 02.
Menurut Firman Soebagyo konsolidasi politik di MPR juga sangat penting sebab di lembaga negara ini sangat menentukan dalam pengawalan konstitusi. Diuraikan, bila Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka.
Meski dalam kekuasaan ada ‘power sharing’ atau pembagian kekuasaan namun dirinya menghkawatirkan proses yang terjadi sebab ‘power sharing’ akan melemahkan check and balance. “Untuk itu jangan sampai ‘power sharing’ melemahkan pengawasan kekuasaan”, tegasnya.
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, yang dalam kesempatan tersebut juga menjadi narasumber diskusi, menyebut hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem ‘eksekutif heavy’.
Dari ‘eksekutif heavy’ inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen. “Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, tuturnya.
Bila ‘eksekutif heavy’ terbangun maka check and balance akan susah terjadi. Untuk itu dirinya mengajak civil society, media massa, untuk melakukan pengawasan. Check and balance menurut alumni Universitas Jember itu penting agar demokrasi berjalan efektif.
Dirinya juga berharap ada konstruksi di mana program eksekutif bisa diawasi oleh parlemen dan masyarakat. “Demokrasi harus berkualitas sehingga tidak kembali kepada masa lalu”, ungkapnya.
Sumber :
