Jakarta – Kasus covid kemabli melonjak di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jakarta. Dalam 3 hari terakhir, kasus baru harian covid di Indonesia mencapai diatas 6 ribu kasus. Bahkan 2 hari lalu kasus baru harian mencapai lebih dari 8000 kasus.
Di Jakarta, dalam 5 hari terakhir kasus baru harian mencapai lebih dari 2000 kasus. Bahkan dalam 2 hari terakhir sudah mendekati 3000 kasus. Gubernur Anies Baswedan juga sudah mulai merencanakan menarik kembali rem pelonggaran.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Thamrin menyatakan perlu dikuatkan kembali kolaborasi untuk menghadapi pandemic. Situasi kenaikan kembali kasus covid -19 di Jakarta harus menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah dan masyarakat.
Kenaikan kasus ini menurutnya dapat berasal dari berbagai sumber baik kegiatan warga di daerah pemukiman, kegiatan di perkantoran dan tempat kerja, area komersial seperti pasar, tempat makan dan pusat perbelanjaan maupun di transportasi publik.
“Semua berpeluang menjadi sumber penularan dan memunculkan klaster baru jika protokol kesehatan tidak dijalankan secara ketat dan monitoring serta pengawasan tidak dilakukan secara ketat,” kata Thamrin, Kamis (17/6/2021).
Oleh karena itu pria yang karib disapa Kyai Thamrin ini menambahkan, perlunya semua pihak menguatkan kembali kolaborasi dalam memutus mata rantai penularan covid-19 ini.
Kolaborasi Sosial Berskala Besar ini jangan hanya digunakan untuk membantu mereka yang terdampak akibat pandemi covid-19 ini, namun yang jauh lebih penting adalah dalam memutus mata rantai penularan covid-19 agar pandemi bisa lebih bisa dikendalikan.
“Pemprov DKI harus terus menjaga intesitas melakukan test dan tracing yang tinggi serta menyiapkan fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus, termasuk ruang isolasi bagi yang bergejala ringan,” pinta Thamrin.
Kemudian, Pemprov DKI juga harus lebih gencar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai area seperti pemukiman, pasar, pusat perbelanjaan, area kuliner dan perkantoran, “Jadi tidak hanya menyampaikan himbauan saja,” sambung Thamrin yang berasal dari dapil Jakarta Timur VI ini.
Sebaliknya, masih menurut Thamrin, masyarakat juga diharapkan lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan terutama untuk selalu memakai masker dan menghindari kerumunan. Warga masyarakat diharapkan bisa lebih bersabar untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ketika kumpul-kumpul.
Pemprov DKI bersama Kepolisian dan TNI juga perlu menyiagakan dan lebih mengaktifkan aparat di tingkat bawah dan yang bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang kewaspadaan penularan covid-19.
“Himbauan disampaikan langsung dengan mendatangi berbagai kawasan pemukiman dan tempat orang berkumpul dengan melibatkan tokoh yang berpengaruh di masyarakat,” terangnya.
Thamrin juga berharap, dunia usaha juga harus mendukung kebijakan yang diambil Pemprov dalam pengetatan kembali dan pengawasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk pembatasan orang yang boleh bekerja di tempat kerja.
Kalangan dunia usaha baik perkantoran, pusat perbelanjaan maupun area kuliner menjadi bagian penting dari kolaborasi dalam memutus mata rantai penularan covid yang kembali meningkat.
“Mereka juga harus bekerjasama dalam membatasi kegiatan di tempat usahanya dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat untuk sementara waktu sampai penularan covid bisa lebih terkendali, tanpa perlu ada penindakan tegas dari Satgas covid daerah,” tegasnya.
Diketahui, mulai normal kembalinya kegiatan bisnis dan komersial serta perkantoran di Jakarta diduga turut berkontribusi dalam melonjaknya kasus covid selain yang berasal dari klaster pemukiman, wisata dan kegiatan masyarakat.
Banyak pekerja yang sudah mulai bekerja kembali menyebabkan transportasi publik juga kembali penuh dan rawan menjadi sumber penularan covid. Demikian juga kegiatan di tempat kerja termasuk ketika makan bersama di kantor atau di pusat perbelanjaan.
Oleh karenanya Thamrin mendukung jika Pemprov kembali menerapkan PPKM skala mikro termasuk di perkantoran dan mendorong untuk kembali lebih banyak WFH bagi pekerja kantoran.
Sumber :
