Oleh: Bang Emzi
PKS sejak zaman Gus Dur sudah berkoalisi dengan penguasa. Lalu oposisi ketika zaman Presidennya Megawati, dan kembali berkoalisi saat dengan SBY. Kemudian balik lagi jadi oposisi di masa Jokowi. Dan sekarang (mungkin) akan berkoalisi dengan Prabowo.
Koalisi atau oposisi adalah hal biasa aja dalam politik.
Yang penting apapun pilihannya, kontribusi adalah kata kuncinya. Apakah saat berkuasa banyak melakukan pemberdayaan, atau malah banyak melakukan pelanggaran? Apakah saat jadi oposisi banyak advokasi, atau malah ikutan melanggar konstitusi?
Apa yang sudah PKS berikan pada masyarakat saat berada pada posisi penguasa? Berikut 7 hal yang publik tidak boleh lupa tentang kontribusi PKS sebagai pejabat eksekutif.
Suswono
Menteri Pertanian ini banyak menoreh prestasi saaat PKS berkoalisi dengan pemerintahan SBY Periode 2009-2014. Ia berhasil meningkatkan PDB negara bidang pertanian hingga mencapai 3,01%. Artinya, Suswono sukses menyerap 39,22 juta tenaga kerja di sektor ini, dan juga mendorong neraca perdagangan dari sektor pertanian hingga mengalami surplus sampai dengan US$ 17,92 miliar.
Nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor ini berdampak langsung bagi peningkatan devisa, kesejahteraan petani, harga yang stabil, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.
Anton Apriyantono
Menteri Pertanian Anton Apriyantono di era SBY jilid 1 (2004-2009) juga mencatat banyak prestasi. Ia berhasil mewujudkan Indonesia swasembada beras, yang tahun 2004 masih impor 29.350 ton, lalu pada 2008 malah bisa produksi sendiri sebesar 38,6 juta ton, surplus dari kebutuhan nasional 37 juta ton.
Dan ini belum termasuk produksi jagung dan kedelai, di mana jagung meningkat 19.36% menjadi 15,86 juta ton, sedangkan kedelai meningkat 28.47% menjadi 761.210 ton dalam satu tahun. Artinya, terjadi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Tifatul Sembiring
Selama masa jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, sebanyak 72.000 desa telah terkoneksi dengan sambungan telepon.
Seluruh kecamatan telah terhubung dengan internet melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). 5.748 PLIK dan 1.970 MPLIK yang memberikan akses internet gratis tersebar di seluruh kota dan kabupaten Indonesia.
Selain itu, wilayah jangkauan komunikasi seluler di Indonesia telah mencapai 95 persen. Ia juga berhasil meningkatkan penghasilan negara bukan pajak sebesar 13,59 triliun.
Di masanya juga, sekitar 80 persen atau sekitar 4 juta website berisi konten porno di Indonesia telah diblokir. Ia juga berhasil memaksa RIM (produsen Blackberry) yang bisa meraup keuntungan Rp 189 miliar per bulan dari pasar Indonesia tanpa membayar pajak untuk berkewajiban untuk membuat network aggregator atau penguat sinyal bagi perangkat Blackberry dan adanya layanan service center agar pengguna Indonesia, sehingga memberi pemasukan bagi negara.
Salim Segaf Al Jufri
Ketua Majelis Syuro PKS ini pernah juga menjadi pejabat tinggi di era SBY. Sebagai Menteri Sosial, banyak kontribusi Dr Salim, panggilan akrabnya, terhadap masyarakat Indonesia.
Sebagai contoh, ia berhasil mengintegrasikan program bantuan sosial yang selama ini parsial dalam skema Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga semua kebutuhan keluarga miskin dari segi pangan, kesehatan, pendidikan anak dan tunjangan usaha atau kerja diselaraskan.
Pada masa Dr Salim juga ditetapkan data terpadu fakir-miskin yang berhak menerima bantuan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan pertama kali.
Tidak banyak yang tahu, karena memang tidak disorot kamera wartawan, selama menjadi Menteri Sosial, Dr Salim sering keluar-masuk hutan, naik-turun gunung mengunjungi komunitas adat terpencil (suku Badui, suku Anak Dalam, suku Dayak, hingga suku Korowai dan Kombei di Papua).
Bahkan, Dr. Salim biasa tidur di rumah warga yang akan direhab karena sudah tidak layak huni (RTLH). Tujuannya, selain menghemat uang negara dari sisi biaya akomodasi, juga untuk memperjelas kebutuhan warga sehingga sejalan dengan program yang ada.
Ahmad Heryawan
Aher, nickname dari Gubernur Jawa Barat 2 periode ini memang cukup fenomenal. Di masa kepemimpinannya, Jawa Barat adalah satu-satunya Provinsi dengan kinerja tertinggi nasional selama tiga tahun berturut-turut tahun 2014, 2015 dan 2016.
Selain itu, saat awal kepemimpinannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar berada pada posisi 16. Dan 10 tahun kemudian, meningkat pada rangking 10 mengalahkan Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Selama dua kali menjabat, suami Netty Heryawan ini telah berhasil mendapatkan 265 penghargaan. Di masanya juga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh signifikan, seperti tahun 2016 mencapai 5,67% atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.
Dampaknya, Jawa Barat berhasil menurunkan jumlah orang orang miskin di mana pada tahun 2015 sebesar 9,57%, sedang tahun 2016 di angka 8,77%.
Prestasi berupa bangunan antara lain Stadion Wibawamukti di Kabupaten Bekasi, Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, ribuan ruang kelas baru, peningkatan gedung Puskesmas yang sangat drastis dan sebagainya.
Bidang pendidikan juga ada pembukaan beberapa kampus negeri di Jawa Barat. Salah satunya adalah Universitas Singaperbangsa Karawang.
Irwan Prayitno
Gubernur Sumatera Barat 2 periode ini juga tidak kalah moncer dari sisi prestasi. Peraih 400 penghargaan nasional dan internasional ini memiliki banyak program andalan.
Contohnya adalah ADO (Apoteker Selalu Ado) yang memfasilitasi apoteker melayani pasien dengan maksimal melalui media sosial, sehingga memudahkan pasien untuk memperoleh segala informasi obat yang benar langsung dari apoteker dimana saja dan kapan saja.
Lalu ada juga Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), di mana masyarakat bisa memanfaatkan hutan dengan menanam pohon durian, jengkol dan lainnya untuk bisa meningkatkan perekonomiannya tanpa merusak hutan.
Selain itu ada TUAN O (Toko Untuk Jualan Online) yang memfasilitasi pelaku UMKM memasarkan produknya dengan memanfaatkan marketpalce atau pasar online.
Terus ada juga InLOVEST untuk mempermudah investor mengetahui keberadaan lokasi peluang investasi di Sumbar menggunakan teknologi pada perangkat bergerak, dikembangkan menggunakan android yang berintegrasi dengan Google Map.
Tercatat sesuai data tahun 2019, tingkat kemiskinan menurun ke angka 6,42% di bawah rata-rata nasional 9,2%, tingkat pengangguran menurun 5,33% sementara IPM Sumbar 72,39 % lebih tinggi dari nasional.
Zulkieflimansyah
Gubernur NTB ini juga tidak kalah sumbangsihnya dengan kader-kader lain di berbagai provinsi di atas. Peneliti Muda Terbaik Indonesia di bidang manajemen dan keuangan dari LIPI tahun 2004 tersebut menjabat gubernur dari 2018 – 2023.
Berbagai prestasi yang pernah dia ukir antara lain sebagai Gubernur of Good Governance pada Ajang Moeslim Choice Award 2022, serta dua kali berturut-turut meraih TOP Pembina BUMD 2022 dan 2021 dari Majalah Top Business.
Di bidang pemerintahan, peraih gelar Doktor Ekonomi Industri dari Department of Economics University of Strathclyde, United Kingdom ini juga berhasil menurunkan angka stunting dari 32,7% pada 2022, menjadi 24,6% pada 2023.
Penurunan sebesar 8,1% ini menjadikan NTB sebagai provinsi yang mencapai penurunan stunting tertinggi di Indonesia. Termasuk penghargaan dari pemerintah pusat bahwa NTB merupakan provinsi yang mampu menurunkan inflasi secara signifikan.
Di masa kepemimpinannya juga, pendapatan daerah yang target dan realisasinya semakin naik dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun anggaran 2023 proporsi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat.
Bang Zul, panggilan akrabnya, juga berhasil meningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional untuk mengembangkan SDM di NTB. Program beasiswa (Beasiswa NTB) dan peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk pendirian politeknik dan akademi komunitas, telah memberikan dampak positif terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi muda di NTB.
Inilah sekelumit prestasi dari 7 kader PKS saat mereka berkuasa. Apapun pilihan yang diambil PKS nanti, apakah bergabung atau tidak dengan Prabowo, atau siapa kader yang diusung untuk pilkada, semua sudah berdasarkan pertimbangan, perhitungan dan kalkulasi yang matang.
Cukuplah melihat rekam jejak PKS selama puluhan tahun, baik sebagai oposisi maupun koalisi, bagaimana kontribusinya selama berada dalam dua posisi yang beda.
Karena kekuasaan itu adalah tentang distribusi kewenangan, dan bukan tentang kesempatan untuk berbuat kesewenang-wenangan.
Sumber :
