Bekal Lockdown, Teddy Setiadi Bagikan 1500 Paket Sembako

Penyerahan bantuan secara simbolis 

kepada Pengurus DPD PKS Kota Bandung

Sebulan lebih lamanya wabah virus Corona (Covid-19) masih betah di Indonesia, memaksa sebagian besar warganya beraktivitas didalam rumah untuk memutus rantai penyebaran wabah virus ini. 

Kebijakan ini mempengaruhi sisi ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan harian.

Guna meringankan beban masyarakat sebab hidup harus terus berjalan, maka Teddy Setiadi anggota Fraksi PKS DPR RI membagikan secara gratis 1500 paket sembako berupa beras, mie instans, minyak dan lainnya.

“1500 paket sembako siap didistribusikan untuk warga Kota Bandung yang terdampak Covid-19, ini dilakukan dalam upaya meringankan kesulitan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Covid-19 ini,” kata Teddy Setiadi saat memberikan bantuan, Selasa (14/4/2020).

Distribusi KTP-el di Sulsel Masih Bermasalah

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi. 

Foto : Jaka/mr

Tim Kunjungan Kerja DPR Komisi II DPR RI masih menemukan adanya masalah distribusi blangko KTP-el di Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Menurut data, kebutuhan blangko KTP-el yang sudah terekam sekitar 400 ribu lebih, belum ditambah dengan perekaman baru. 

Padahal, sebentar lagi di wilayah ini akan dilaksanakan Pilkada serentak.

"Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya, jika dibandingkan dengan 6,3 juta yang sudah dilakukan perekaman.

Apalagi Dirjen Dukcapil sudah mengatakan bahwa blangko KTP-el sudah terpenuhi dan melarang seluruh Disdukcapil menerbitkan Suket sebagai pengganti KTP-el," kata Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi di Makassar, Sulsel Senin (2/3/2020).

Menurutnya, persoalan distribusi blangko KTP-el ini juga menyangkut indentitas warga negara berkaitan juga dengan wibawa pemerintah. 

Alokasi Anggaran untuk Daerah Perbatasan Harus Optimal

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi. 

Foto : Geraldi/Man

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain. 

Dikatakannya, apabila BNPP menjadi panglima, maka BNPP dapat berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang lainnya, agar wilayah perbatasan negara itu menjadi sesuatu yang baik.

“Apalagi Presiden mengatakan kita akan memulai dari (wilayah) pinggiran. Kalau memulai dari pinggiran maka otomatis alokasi anggaran dan perhatian juga harus optimal. 

DOB Baru Jangan Dianggap Beban Keuangan

Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi (tengah). 

Foto : Sugeng/Man.

Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi dari Fraksi PKS mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seharusnya jangan dianggap sebagai beban keuangan Pemerintah Pusat semata, tetapi juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan fiskal untuk masyarakat Jabar.

Teddy mengajak Gubernur dan masyarakat Jabar serius dalam pembentukan DOB dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memperkuat otonomi daerah. 

“Karena itu kita mengajak Gubernur Jabar lebih serius dalam pembentukan DOB, agar mampu berakselerasi dan berkolaborasi seperti daerah daerah lainnya, melihat Jawa Barat memiliki potensi yang besar,”ujarnya kepada Parlementaria saat Kunker Komisi II DPR ke Jabar baru-baru ini.

Reses Perdana Anggota Dewan Kota Bandung

November ini DPRD Kota Bandung memasuki masa Reses yang pertama untuk anggota Dewan masa bhakti 2014 - 2019. Demikian pula dengan F - PKS DPRD Kota Bandung bersiap untuk mengadakan Reses dengan menemui konstituen.

Dijelaskan oleh Ketua Fraksi PKS Kota Bandung, Tedy Rusmawan bahwa Reses ini adalah upaya F - PKS menjalankan fungsi dewan khususnya di Kota Bandung. Sedianya acara tersebut akan digelar pada 24 - 26 November 2014, Setiap anggota Dewan diberi kesempatan untuk menghelat Reses sebanyak 3 kali di tiga lokasi yang berbeda disetiap daerah pemilihannya masing-masing.