Fraksi PKS Lantang Suarakan Bahas Raperda Anti LGBT

Hj. Salmiah Rambe

Bupati Garut Rudy Gunawan telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) soal Anti-LGBT. Perbup itu sudah mulai diberlakukan di Kabupaten Garut di awal Juli 2023. Rupanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung pun tengah menggodok kemungkinan ditetapkan peraturan serupa.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Salmiah Rambe mengungkapkan, pembahasan ini dipertimbangkan setelah melihat perilaku LGBT yang dinilai menyimpang dan semakin meresahkan.

Salmiah Rambe Dorong Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dibahas

Hj. Salmiah Rambe

Kota Bandung kembali dilanda kabar memilukan. Belum lama ini, seorang perempuan disekap dan mendapatkan kekerasan seksual di dalam kamar rumah, Gang Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung selama sebulan oleh pacarnya.

Setelah mendapat pertolongan, korban yang berstatus sebagai seorang janda itu enggan melanjutkan proses hukum. Ia justru memaafkan perbuatan pacarnya. Melihat kasus ini, Anggota DPRD Kota Bandung Komisi D Salmiah Rambe pun ikut angkat bicara. Sebagai seorang perempuan, ia sangat menyesalkan kasus ini.

Fraksi PKS Sesalkan Gaji Guru Honorer Macet Lagi

Hj. Salmiah Rambe

Kabar terlambatnya Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) kepada guru honorer kembali terdengar di Kota Bandung. Seorang guru honorer berinisial S, menyebut HPM seharusnya disalurkan setiap tiga bulan sekali. Namun upah tenaga pengajar pada Januari-Maret lalu belum kunjung diterima. Mirisnya, persoalan ini bukan kali pertama terjadi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Fraksi PKS, Salmiah Rambe pun ikut angkat bicara soal kasus ini. Dirinya sangat menyesalkan kasus ini dan sebetulnya sudah mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk bisa memproses HPM.

Fraksi PKS Terima Tuntutan Para Pendamping PKH

Iwan Hermawan

Fraksi PKS DPRD Kota Bandung yang mendapatkan amanah di Komisi D diantaranya Iwan Hermawan (Wakil Komisi D), H. Andri Rusmana, Hj. Salmiah Rambe dan drg. Susi Sulastri menerima audiensi dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, Jum’at (18/11) pagi.

Dalam kesempatan tersebut para pendamping PKH menuntut penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD minimal sebesar 5 persen dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH di Kota Bandung. Ini tertuang dalam Permensos tahun 2018.

PKS Bandung Sukses Gelar Fun Walk to Tahura

Suasana Setelah Funwalk to Tahura

Lebih dari 650 ibu-ibu datang berbondong-bondong mengikuti kegiatan Fun Walk to Tahura yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda, Dago, Kota Bandung, Ahad pagi (15/12/2019).

Kegiatan ini dikemas secara enjoy sehingga para ibu merasa bahagia tercermin dari kecerian dan kekompakan setiap peserta mengikuti game.

Mayoritas peserta menginginkan kegiatan ini secara rutin diadakan sebab dapat bersilaturahim dengan kader perempuan lintas DPC.

“Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman dari DPC lain,” kata peserta.

Ketua Umum DPD PKS Kota Bandung Khairullah menjelaskan bahwa kegiatan Fun Walk to Tahura bertujuan untuk meningkatkan soliditas atau kekompakan dalam beramal menyebarkan kebaikan-kebaikan.

Pesan Salmiah Rambe untuk Moonraker Bandung

Rasa minder dan ragu berkunjung ke Gedung Perwakilan Rakyat, menyelimuti hati para pemuda yang tergabung dalam kelompok Moonraker Bandung. 

Mereka khawatir tidak diterima dengan alasan latar belakang klub motor.

Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Salmiah Rambe tak ragu menerima kunjungan dari Moonraker Bandung. 

Salmiah mengungkapkan kantor ini terbuka untuk siapa saja karena disini adalah tempat menampung aspirasi masyarakat.

“Siapa pun boleh kesini (Gedung DPRD), karena disini tempat aspirasi masyarakat,” ungkap Salmiah.

Fraksi PKS Bersama Disdik Sosialisasikan PPDB 2019

Fraksi PKS melakukan kegiatan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan menghadirkan Tim Perumus PPDB 2019, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Suratman dan Sekretaris II PPDB Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Edy Purwanto, kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar orangtua siswa memahami tentang proses PPDB yaitu berkaitan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, aturan seleksi peserta didik, jalur yang digunakan, memilih sekolah dan jadwal pelaksanaan PPDB. 

Dampaknya meminialisir permasalahan teknis pelaksanaan PPDB disetiap sekolah khususnya di Kota Bandung.

Fraksi PKS Perjuangkan Nasib Honorer

Honorer teracam tak dibayar berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019. 

Guru honorer dan tenaga administrasi sekolah non-PNS keberatan dengan ketentuan baru pemberian honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga honorer. 

Dengan aturan baru ini, diperkirakan 2.000 guru honorer tidak bisa menerima honorarium.

Komisi D yang diwakili Salmiah Rambe bertemu dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Pendidikan Kota Bandung, serta berbagai organisasi guru honorer dan tenaga administrasi sekolah non-PNS di DPRD Kota Bandung, Rabu (8/5/2019). Dalam pertemuan itu, Salmiah menjaring aspirasi dari berbagai organisasi itu.

Reses Perdana Anggota Dewan Kota Bandung

November ini DPRD Kota Bandung memasuki masa Reses yang pertama untuk anggota Dewan masa bhakti 2014 - 2019. Demikian pula dengan F - PKS DPRD Kota Bandung bersiap untuk mengadakan Reses dengan menemui konstituen.

Dijelaskan oleh Ketua Fraksi PKS Kota Bandung, Tedy Rusmawan bahwa Reses ini adalah upaya F - PKS menjalankan fungsi dewan khususnya di Kota Bandung. Sedianya acara tersebut akan digelar pada 24 - 26 November 2014, Setiap anggota Dewan diberi kesempatan untuk menghelat Reses sebanyak 3 kali di tiga lokasi yang berbeda disetiap daerah pemilihannya masing-masing.