 |
Hj. Salmiah Rambe |
Kabar terlambatnya Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) kepada guru honorer kembali terdengar di Kota Bandung. Seorang guru honorer berinisial S, menyebut HPM seharusnya disalurkan setiap tiga bulan sekali. Namun upah tenaga pengajar pada Januari-Maret lalu belum kunjung diterima. Mirisnya, persoalan ini bukan kali pertama terjadi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Fraksi PKS, Salmiah Rambe pun ikut angkat bicara soal kasus ini. Dirinya sangat menyesalkan kasus ini dan sebetulnya sudah mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk bisa memproses HPM.
"Ini juga jadi concern kami. Saya sangat menyesalkan ini terjadi lagi, karena ini hak para honorer. Saya juga sering dikontak guru-guru honorer. Pekan lalu kami rapat dengan Disdik, sudah saya tanyakan juga kenapa lama sekali dibayarkan? Kadisdik menjawab pekan lalu, 'semoga pekan depan karena ini masih urusan dengan BKAD'. Tapi pekan ini belum cair juga," kata Salmiah.
Ia menjelaskan, soal HPM guru honorer ini sudah dianggarkan. Disdik punya tanggung jawab terkait pendataan guru honorer penerima HPM hingga mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Sementara terkait pembayaran, dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Planning budget-nya wallahua'lam setahu saya sudah dianggarkan. Mungkin memang butuh proses pencairan, banyak yang harus diperiksa oleh Disdik, tapi kan tidak boleh berlama-lama. Masa sampai tiga bulan, harus tepat waktu jangan men-zolimi guru honorer itu," ucap Salmiah.
Salmiah pun langsung mengontak Kepala BKAD untuk menanyakan terkait proses pencairan HPM guru honorer. Sayangnya BKAD ternyata tak bisa memproses karena belum adanya Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada pihak BKAD.
"Saya tanyakan langsung ke Pak Agus Kepala BKAD, ternyata jawabannya dari Disdik belum mengajukan SPM ke BKAD. Padahal BKAD baru bisa turunkan HPM setelah ada SPM ini tadi. Ini kan saya kaget, saya langsung konfirmasi ke Kadisdik," ujarnya.
Salmiah pun mengkritisi soal hal ini. Menurutnya, banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem yang berkaitan dengan pemberian hak guru honorer. Molornya pemberian HPM tidak bisa dibiarkan menjadi kebiasaan sebab dana tersebut sangat dinanti oleh para tenaga pendidik non ASN tersebut.
Bahkan, tak jarang ia mendengar keluhan para guru honorer yang sampai harus terlilit utang untuk biaya sehari-hari.
"Ini jadi koreksi, banyak yang harus diperbaiki pengelolaan HPM-nya. Ini kan sangat dibutuhkan oleh para guru honorer, kenapa kejadian lagi. Gurunya pada nunggu, kasihan, mereka hutang terus. Dituntut maksimal untuk mendidik tapi tidak di-support. Ini kan hak mereka harus didahulukan," ucap Salmiah.
Politisi PKS ini pun mengatakan bakal mendorong kembali Disdik agar segera mencairkan HPM yang dijanjikan bakal cair minggu ini. "Saya sudah ingatkan dan ngobrol soal mendorong HPM ini sejak lama. Tapi kok masih begini, nanti akan kami konfirmasi," ujarnya tegas.
Sumber :
