Jakarta (12/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menemukan kejanggalan anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik di APBN 2023 Kementerian Perindustrian. Mulyanto merasa anggaran tersebut belum pernah dibahas bersama oleh Pemerintah dan Komisi VII DPR RI.
“Tapi anehnya anggaran tersebut muncul dalam APBN 2023 Kementerian Perindustrian,” ungkapnya heran.
Demikian disampaikan Mulyanto dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 12/6.
Karena itu Mulyanto mempertanyakan asal usul anggaran tersebut kepada Menteri Perindustrian. Pasalnya dalam beberapa kali rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian anggaran tersebut belum pernah dibicarakan.
“Seharusnya sesuai dengan fungsi anggaran DPR RI, maka anggaran kementerian, baik yang bersifat reguler, perubahan atau tambahan semestinya dibahas bersama antara pihak kementerian dengan Komisi terkait.
Dalam kasus anggaran kendaraan listrik ini tidak ada pembahasan dengan Komisi VII DPR RI. Ini saya yang tidak tahu atau bagaimana?” tanya Mulyanto.
Ujug-ujug, kata Mulyanto, ada anggaran tambahan untuk subsidi kendaraan listrik pada APBN tahun 2023. Karena itu Mulyanto minta Pimpinan Komisi VII DPR RI membahas masalah ini secara transparan.
Mulyanto menegaskan, Fraksi PKS DPR RI menolak subsidi kendaraan listrik untuk pembelian mobil pribadi untuk orang yang mampu. Subsidi dari anggaran negara yang terbatas harus benar-benar tepat sasaran, tidak boleh diarahkan untuk orang yang mampu apalagi untuk membeli kendaraan mewah. Ini melukai rasa keadilan masyarakat.
“Subsidi semestinya diarahkan untuk membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, alat transportasi publik atau kebutuhan energi dasar,” tegasnya.
Sumber :
