Jakarta (16/06) — Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Konferensi Parlemen untuk Dialog Antar-Iman yang diselenggarakan oleh Organisasi Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) bersama Parlemen Kerajaan Maroko.
Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2023 tersebut, mengangkat tema ‘Working Together for our Common Future’.
Delegasi diketuai oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (Fraksi Gerindra); Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta (Fraksi PKS) dan Hafisz Thohir (Fraksi PAN); serta anggota delegasi Syahrul Aidi Maazat (Fraksi PKS), Primus Yustisio (Fraksi PAN) dan Syaikhul Islam (Fraksi PKB).
Pada sesi High Level Panel mengenai pentingnya supremasi hukum dalam konteks kehidupan beragama, Sukamta menyampaikan bahwa kemajemukan pada dasarnya adalah sebuah berkah, namun juga sekaligus sebagai sebuah tantangan yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara supremasi hukum dan kebebasan berekspresi dalam beragama.
“Sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, sekaligus sebagai penanggung jawab legislasi nasional, Anggota DPR RI memiliki kewajiban untuk turut menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia,” ujar Politisi Fraksi PKS ini, dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/06/2023).
Hal senada juga ditegaskan oleh Hafisz Thohir pada sesi khusus lainnya, yang mengeksplorasi mengenai berbagai bentuk model relasi antara Agama dan Negara yang berkembang di dunia. Indonesia, menurutnya, dalam konteks Indonesia, Agama dan Negara saling menguatkan.
Politisi Fraksi PAN itu juga menegaskan Indonesia sejatinya memang bukan negara teokrasi, tetapi Agama memainkan peran penting, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
“Masyarakat diberikan kebebasan dalam mengekpresikan keimanan mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh menyerang kebebasan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu hukum tetap menjadi acuan dalam menjaga hubungan antar umat di Indonesia,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Sedangkan Syahrul Aidi Maazat pada sesi panel mengenai pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan dalam mempromosikan moderasi, solidaritas dan inklusi menyampaikan, bahwa sebagai negara majemuk di mana kehidupan beragama masyarakatnya dijamin konstitusi, Moderasi merupakan sebuah upaya yang bersifat kontinu.
“Oleh sebab itu, berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, organisasi masyarakat keagamaan, serta Anggota DPR RI selalu bekerja sama dalam mempromosikan moderasi, solidaritas dan inklusi di Indonesia, sebagai cara untuk memelihara kerukunan antar umat beragama,” ujarnya.
Konferensi Parlemen mengenai Dialog Antar-Iman yang diselenggarakan di Marakesh, Maroko, ini merupakan yang pertama kalinya diadakan. Sejumlah Perwakilan parlemen dari 70 negara, Akademisi, Tokoh Agama serta perwakilan organisasi-organisasi keagamaan dari seluruh dunia turut menghadiri konferensi tersebut.
Sumber :
