Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil mendorong evaluasi standar pengamanan terhadap pejabat negara. 

Hal ini diungkapkannya seusai kejadian penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ketika menghadiri kegiatan di Pandeglang, Banten.

Ia menyampaikan hal itu kepada Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. 

Nasir pun menyampaikan rasa prihatin atas penusukan yang dialami oleh Wiranto dan berharap Wiranto segera pulih dan tidak mengalami luka serius. Selain itu, ia juga meminta agar pelaku agar diproses secara hukum.

HNW: Kita Hadirkan Pancasila Untuk Mencegah Terorisme

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi Sarasehan Nasional Kebudayaan yang digelar oleh Lembaga Pengkajian MPR (Lemkaji). 

Sarasehan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 15 Mei 2018, dengan tema ‘Budaya Pancasila Sebagai Peradaban Indonesia’ disebut sangat penting sebab hari-hari ini dan ke depan perlunya kembali menegaskan Pancasila sebagai budaya bangsa. “Agar Pancasila bisa merasuk ke jiwa seluruh bangsa Indonesia,” ujar HNW.

Di Akhir Masa Jabatan, Aher Terima Penghargaan Tertinggi dari IPDN

Sumedang (5/4) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menerima penghargaan Tanda Kehormatan Astha Brata Utama Pamong Praja yang diberikan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (5/4/2018).

Astha Brata Utama Pamong Praja adalah penghargaan tertinggi setelah melalui beberapa penilaian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, karena memiliki prestasi di bidang pemerintahan dan berjasa di lingkungan pendidikan IPDN.

Ketua Fraksi PKS: Berikan Keadilan Bagi HTI

Jakarta (9/5) - Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. 

Alasannya, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, tidak ingin reaktif dan berhati-hati dalam menanggapi langkah pemerintah tersebut. 

Bagaimana Sikap Para Petinggi Parpol Terkait HMP DPRD DKI ?

Jakarta. Rencana DPRD DKI Jakarta untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata membuat para petingi Parpol ditingkat Pusat maupun daerah secara khusus memberikan instruksi kepada Fraksinya masing-masing.
Dan pada kenyataannya banyak fraksi yang sebelumnya mendukung hak angket dan HMP langsung menarik dukungannya begitu menerima instruksi dari para petinggi masing-masing. Contohnya adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Anis Matta: Dihina dan Difitnah, Prabowo Cinta Indonesia

JAKARTA -- Ketua Umum PKS Anis Matta membuat seri kultwit khusus tentang perjalanan karier Prabowo Subianto. Menurut Anis, lebih baik dibuka saja sejarah 16 tahun lalu dengan melihat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kepada panglima ABRI Jenderal Wiranto.

Rekomendasi itu mengatakan bahwa Prabowo salah menafsirkan perintah BKO (bawah kendali operasi) dan telah mengakui kesalahannya. Dalam wawancara, kata dia, Ketua DKP Jenderal Subagyo mengatakan, Prabowo mengakui kesalahan analisis perintah itu dan siap mempertanggung jawabkan.

"Tanggung jawab tsb tidak berharga murah.. Diberhentikan dr TNI adlh harga termahal kedua, setelah nyawa, bagi sikap keprajuritan," katanya lewat akun Twitter, @anismatta.

Sang Jenderal Terbuang

Jum’at 14 Maret 2014, Kompas TV menayangkan Prabowo Subianto dalam acara Aiman Dan Prabowo.

Prabowo adalah salah satu nama yang maju dalam pemilihan presiden Republik Indonesia. Karena posisi presiden di RI, sesungguhnya lebih berkuasa daripada presiden Amerika Serikat maupun Rusia, presiden RI haruslah yang terbaik dari yang ikut bertarung. 

Tolak Masuk Hanura, Pendukung Yusuf Supendi Kembali ke PKS

Bergabungnya Yusuf Supendi ke Partai Hanura menuai beragam respon. Sejumlah pendukung yang mengatasnamakan murid setia Supendi menyesalkan sikap politik gurunya itu. Mereka pun menolak ajakan Yusuf Supendi untuk masuk Hanura dan bersama-sama membesarkan partai pimpinan Wiranto itu.

“Lebih baik kembali kepada PKS daripada masuk ke dalam partai bukan Islam seperti Hanura,” 

kata sebagian pendukung Yusuf Supendi, Rabu (3/4).