Jumat, 10 September 2021

Lapas Tangerang Kebakaran, PKS Siap Bantu



Tangerang (08/09) -- Berita duka kembali hadir dari Kota Tangerang. Rabu (8/9/2021) jam 01.45 dini hari terjadi kebakaran besar di Lapas I Tangerang. Saat api padam pukul 03.00 ditemukan 41 orang napi yang meninggal dunia. Selain itu, 8 orang luka berat dan 72 orang luka ringan.

Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo menyampaikan ucapan duka cita atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka. 

Minggu, 05 September 2021

Komisi X FPKS Minta Menparekraf Dampingi Pemda Pulihkan dan Kembangkan Pariwisata Lokal


Jakarta (05/09) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendampingi Pemerintah Daerah mempersiapkan pemulihan dan pengembangan pariwisata lokal pada tahun 2022 yang akan datang.

“Saya minta Menparekraf perlu mendampingi secara detil dan membantu secara teknis Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan, pemulihan dan pembukaan pariwisata lokal, sehingga pariwisata nusantara bisa kembali bergeliat di tengah pandemi ini,” kata Mustafa pada Ahad (05/09).

PKS Dukung Al Walid Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi Menjadi Pahlawan Kemerdekaan RI




Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mendukung penuh Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yang mengusulkan Al Walid Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi (Habib Ali Kwitang) menjadi Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Sabtu (4/9/2021) di Jakarta.

“PKS DKI sangat mendukung usulan tersebut, karena hal ini adalah bagian dari sejarah yang tidak dapat dipisahkan, dimana peran Ulama merebut kemerdekaan RI dari tangan penjajah, khususnya di DKI Jakarta,” kata Khoirudin.

Masih Ada Pungli, Kinerja ASN Kota Tangerang Belum Maksimal


TANGERANG—Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dinilai belum maksimal. Hal itu terlihat dari masih adanya praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh ASN dalam pelayanan publik.

Demikian diungkapkan Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro. Dia mencontohkan pungli yang dilakukan oleh Thamrin, mantan lurah Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug beberapa waktu lalu. Thamrin meminta uang untuk tanda tangan hak ahli waris kepada warganya.

Jumat, 03 September 2021

Presiden PKS Tolak Amandemen UUD 1945 Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden


JAKARTA -- Wacana amandemen UUD 1945 kembali muncul. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora atau membuka kesempatan untuk mengamandemen aturan selain Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dia mengatakan, tidak ada urgensi melakukan amandemen UUD 1945 pada saat ini.

"Ketika dibuka suatu klausul untuk diamandemen, maka terbuka kotak pandora untuk melakukan amandemen hal-hal yang lain, tentu ini harus menjadi kesepakatan bersama terlebih dahulu, saya berharap jikak tidak terlalu urgent, tidak perlu melakukan amandemen," kata Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021).

Anggota FPKS: Komersialisasi Vaksin Di Tengah Pandemi Sangat Tak Pantas 02/09/2021 20:00 Humas Fraksi PKS



Jakarta (02/09) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam pemberian vaksin booster atau dosis ketiga vaksin Covid-19 karena tidak cukup bukti ilmiah bahwa booster diperlukan dan tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin.

Pemerintah menyikapi arahan dari WHO dengan tindakan yang berbeda yakni berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di awal tahun karena adanya temuan efikasi (tingkat kemanjuran) vaksin Covid-19 menurun setelah beberapa waktu atau ketika dihadapkan dengan varian-varian baru yang bermunculan.

Anggota PAW Fraksi PKS, Suhud: Tugas Berat Menggantikan Posisi Almarhum Ustadz Mohammad Arifin



Jakarta – Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, menggantikan posisi dan peran almarhum Haji Mohammad Arifin adalah tugas berat, hal ini dikarenakan sosok almarhum sangat luar biasa, baik sebagai pendakwah maupun politisi.

“Di PKS, jabatan ini adalah penugasan untuk menjaga amanah rakyat dengan penuh kebaikan,” tuturnya.