Gelar Raker, Komisi B DPRD DKI Jakarta Konsolidasi Internal dan Eksternal

Jakarta – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 menggelar rapat kerja (Raker) perdana bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai upaya konsolidasi internal dan eksternal.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Azis mengatakan, selain bersilaturahmi, Raker ini menjadi langkah awal konsolidasi terkait pembasan berkaitan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

“Targetnya kan paling lambat sudah selesai pada 30 November 2019. Untuk itu, kita ambil langkah cepat, konsolidasi internal Komisi B, kemudian dilanjutkan konsolidasi eksternal dengan mitra kerja kita, baik BUMD maupun SKPD,” ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kobon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Dewan Apresiasi Gubernur Anies Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan warga tidak mampu termasuk warga penyandang disabilitas. 

Hal ini disampaikan Khoirudin, Kamis (24/10/2019) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Gubernur Anies dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya, dengan menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ),” kata pria yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

HNW : Pemimpin Tidak Bisa Muncul Tiba Tiba Tetapi Harus Melalui Kaderisasi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut globalisasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

“Dalam globalisasi, dunia seolah menjadi tanpa batas”, ujarnya. 

Hal demikian disampaikan HNW saat menerima 12 Santri Kubik Tahfizh Leadership, di Ruang Rapat Pimpinan, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 23 Oktober 2019. 

“Kita harus menguasai bahasa-bahasa internasional”, tambahnya.

Wujudkan Tradisi Pemimpin Bangsa Dari Kaum Santri

Semarang, PKS jateng Online - Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Jasiman, Lc menyatakan bahwa kaum santri merupakan stok pemimpin Bangsa di Masa depan. 

Berbekal kedalaman ilmu agama, pembentukan karakter, juga terasah dalam hal keterampilan dan kemandirian selama di pesantren merupakan modal besar bagi santri untuk turut aktif dalam pembangunan Bangsa.

"Kaum Santri merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia" Ungkapnya.

Pada 22 Oktober 1945 kaum santri sejumlah tokoh ulama berkumpul di Surabaya guna merumuskan Resolusi Jihad. Resolusi itu menyatakan mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum Agama Islam merupakan kewajiban bagi tiap penganut agama Islam. Inilah yang menjadi dasar diperingatinya hari santri setiap 22 Oktober di Indonesia.

Fenomena Crosshijaber, PKS : Muslimah Harus Berhati-hati

Semarang, PKS Jateng Online - Fenomena Crosshijaber secara fitrah adalah sesuatu yang tidak lazim dan sangat meresahkan terutama bagi kalangan Muslimah. Tentunya sangat bertentangan dengan syariat Islam.

"Secara gamblang, sudah jelas pelaku Crosshijaber merusak area privat Muslimah. Apalagi aksinya banyak dilakukan di masjid-masjid. 

Saya khawatir para Muslimah jadi takut ke masjid", ujar Zubaedah saat ditemui Humas PKS (Selasa, 22/10/2019).

Zubaedah menambahkan, fenomena ini jelas merusak batas-batas interaksi lawan jenis. Karena kasus yang terjadi pelaku mengajak selfi dan bersentuhan langsung dengan Muslimah. Hal tersebut sangat merusak hijab dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Maklumat Presiden PKS

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Menyikapi situasi politik akhir-akhir ini, seluruh fungsionaris DPP, Fraksi DPR RI, Fraksi MPR RI dan seluruh kader diminta agar:

1. Fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan. Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga besar PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain. 

PKS menghormati sikap politik pihak lain, dan semoga pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi.

Musim Hujan, Ingub 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Mesti Tetap Jalan

Jakarta – Meski curah hujan mulai lebih besar, namun kualitas udara Jakarta mesti terus diperhatikan agar tetap dalam kadar udara sehat untuk dihirup. 

Untuk itu Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara jangan jadi melempen pelaksanaannya di lapangan karena faktor pengendali alamiah, yaitu hujan. 

Demikian diingatkan anggota DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi di kantornya di kawasan Kebon Sirih, Kamis (17/10).

Seperti diketahui, awal Agustus 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Ingub yang berisi langkah-langkah yang diambil Pememerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengatasi pencemaran udara Kota Jakarta yang saat itu terpantau dalam kondisi tidak sehat.