Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memberi sinyal dirinya takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sinyal ini terlontar saat dia dimintai tanggapan tentang desakan sejumlah pihak agar KPK memeriksanya dalam kasus suap kuota impor daging sapi.
Sinyal ini terlontar saat dia dimintai tanggapan tentang desakan sejumlah pihak agar KPK memeriksanya dalam kasus suap kuota impor daging sapi.
Hatta menegaskan, dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus sapi yang telah menjerat sejumlah tersangka, termasuk mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Ketua Umum PAN ini pun menyatakan, pihak-pihak yang layak diperiksa KPK adalah mereka yang terindikasi melakukan korupsi.
Ketua Umum PAN ini pun menyatakan, pihak-pihak yang layak diperiksa KPK adalah mereka yang terindikasi melakukan korupsi.
“Yang harus diperiksa itu yang korupsi,” tegas Hatta di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (02/07).
Dituturkan, pembahasan ketersediaan daging sapi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah suatu yang biasa. Salah satu tujuannya, untuk mengetahui stok ketersediaan daging sapi itu sendiri.
Hatta Nampak tak sanggup menahan emosi lantaran namanya kerap disebut sejumlah pihak terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini lalu menyatakan akan menuntut pihak-pihak tersebut.
“Saya akan tuntut sampai ke ujung dunia kalau ada orang mengatakan saya terlibat,” ungkap Hatta.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga kuat adanya keterlibatan Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa dalam kasus suap kuota impor daging sapi.
Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, indikasi keterlibatan Hatta Rajasa terlihat dari adanya kesan impor daging sapi yang dipaksakan dan dipandang tidak perlu. Mengingat, harga daging sapi saat itu stabil dan tidak ada keharusan untuk dilakukan adanya penambahan.
“Impor berlebih dan dan sebenarnya tak perlu. Maka dari sini ada indikasi suap untuk adanya penambahan kuota. Dan Kementerian Pertanian di sini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada menteri kordinator ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa,” tegas Uchok.
Di sisi lain, Uchok pun meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) berasal dari lingkaran Istana. Menurut Uchok, jika kasus ini tidak diperluas oleh KPK, maka patut diduga ada unsur politis dalam proses penuntasan kasus yang menarik perhatian masyarakat ini.
“Kalau KPK tidak menelusuri dugaan keterlibatan Hatta dan istana, maka ini bukan murni penanganan korupsi. Saya curiga ini banyak bermain, dan KPK telah menunjukkannya,” tandasnya.
Sumber :
